Mineral
Jakarta-TAMBANG. Saat ini Pemerintah tengah membahas mekanisme divestasi. Ini dilakukan setelah perusahaan asal Phoenix,Texas ini sepakat melakukan divestasi sehingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Terkait dengan hal itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika, wilayah
Kelistrikan
Jakarta-TAMBANG.Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegaskan komitmen Pemerintah untuk tidak menaikan tariff listrik sampai akhir tahun. Bahkan pemerintah menurut Menteri jonan mendorong agar tarif listrik semua golongan pelanggan dapat turun dengan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan PT PLN (Persero). Komitmen pemerintah ini sejalan dengan instruksi Presiden
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Anak usaha PT PLN (Persero) yang bergerak bidang pembangkitan listrik, PT Indonesia Power (“IP”) menawarkan Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN – 1 dengan nilai maksimum sebesar Rp 4 triliun dan rating awal AAA dari PEFINDO. Adapun aset dasar yang disekuritisasi adalah aset keuangan berupa Piutang dari Perjanjian
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Indonesia Mining Expo akan dilaksanakan pada 13 -16 September 2017. Ini merupakan salah satu pameran besar di sektor pertambangan dan melibatkan banyak perusahaan yang terkait dengan sektor pertambangan. Termasuk diantaranya perusahaan alat berat seperti Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd., salah satu pelopor manufaktur alat berat di China yang
Kelistrikan
Jakarta-TAMBANG.Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan mantan Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Samsudin Warsa tidak bersalah dan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Keputusan ini disampaikan Majelis Hakim, Djoko Indiarto dengan anggota Ferry Agustina Budi Utami, dan Agus Widodo pada saat persidangan di PN Jaksel, Rabu
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Hasil perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memunculkan beragam tanggapan. Ada pihak yang menilainya sebagai langkah maju. Namun tidak sedikit yang menilai kesepakatan tersebut masih sangat awal. Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah bahkan menilainya sebagai suatu yang semu. Dari konferensi pers yang
Migas
Jakarta-TAMBANG. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sepakat melakukan kerja sama dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/AirNav Indonesia). Nota kesepahaman tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Khusus Matak dan Pagerungan ditandatangani Kepala SKK Migas, Amien
Migas
Jakarta-TAMBANG. Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Postage Stamp Tariff) yang dioperasikan PT Pertamina Gas (Pertagas) pada ruas transmisi dari Arun (Aceh) ke Belawan (Sumatera Utara) sebesar US$ 1,546 per MSCF. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur
Mineral
Jakarta-TAMBANG.Di tengah kondisi bisnis pertambangan yang secara umum masih belum membaik, PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) tengah mengkaji beberapa peluang bisnis baru yang sejalan dengan bisnis inti (core business) perseroan di bidang migas, pertambangan, dan energi. Salah satu pengembangan yang saat ini dikaji secara intensif oleh perusahaan adalah
Mineral
Jakarta-Perusahaan tambang tembaga terbesar Indonesia PT Freeport Indonesia menilai langkah penting yang dilakukan setelah kesepakatan ini adalah pendokumentasian semua kesepakatan tersebut. Hal ini disampaikan Presiden dan CEO PT Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson dalam siaran pers. Richard mengakui kesepakatan ini merupakan suatu yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Sebagai bentuk apresiasi bagi pemenang lomba karya Jurnalistik, PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe mengajak empat jurnalis dari Sumatera Utara melakukan studi banding ke dua proyek tambang emas di Sulawesi Utara pada 21-22 Agustus 2017. Kunjungan pertama dilakukan ke proyek Tambang Emas Toka Tindung milik PT Meares Soputan
Mineral
Jakarta-TAMBANG- Kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia seperti diumumkan kemarin oleh beberapa pihak dinilai belum menguntungkan Indonesia. Pengamat Hukum Pertambangan Ahmad Redi melah menyebut poin-point dalam kesepakatan tersebut mengandung masalah. “Disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena,
