Asia Resources Minerals Akan Gelar Right Issue untuk Berau

Asia Resources Minerals Akan Gelar Right Issue untuk Berau

Jakarta - TAMBANG. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) punya tanggungan untuk membayar utang obligasi sebesar US$450 juta di bulan Juli 2015. Asia Resource Minerals Plc (ARMS) sebagai induk usaha pun berencana turun tangan dengan menggelar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD / right issue).

"Kami optimis karena didukung ARMS. Nathaniel Rothschild sudah menghubungi manajemen untuk penawaran right issue senilai US$100 juta," ujar Direktur Utama Berau Coal Energy, Amir Sambodo, pada paparan publik yang digelar Senin (23/12) di Jakarta.

Asia Resource Minerals yang terdaftar di Bursa Efek London (LSE) memang menguasai 84,7% saham BRAU. Penjualan saham dengan mekanisme right issue itu pun akan digelar di London, Inggris.

Nathaniel Rothschild yang memegang 17,6% saham ARMS sendiri berkomitmen untuk menyerap saham yang dilepas, bila ternyata right issue itu sepi peminat. Selain Rothschild, dua pemegang saham utama ARMS lainnya adalah Borneo Investment (23,8%) dan Samin Tan (23,4%).

Amir Sambodo mengungkapkan bahwa saat ini ARMS telah menunjuk konsultan untuk mempersiapkan aksi korporasi tersebut. Prosesnya tentu dijadualkan rampung sebelum obligasi yang diterbitkan Berau Capital Resources itu jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2015.

"Apakah penerbitan saham baru, atau pemecahan saham, ataukah private placement, semua peluang masih dihitung. Tetapi yang jelas, sudah ada komitmen dana sebesar US$100 juta," kata Amir.

Sebelumnya, BRAU sendiri bermaksud melunasi utangnya dengan merilis obligasi baru senilai US$450 juta. Tapi manajemen menunda rencana ini, karena kondisi pasar dianggap kurang kondusif.

Pengalihan dana penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering / IPO) yang sudah disepakati dalam RUPSLB Selasa (22/12) pun sebagian akan dipakai untuk pelunasan utang tersebut. Dari Rp522 miliar dana IPO yang dialihkan, yang dialokasikan untuk pembayaran utang adalah sebesar Rp129 miliar atau sekitar US$11 juta.

Bahkan dengan rencana ARMS menggelar right issue US$100 juta, jumlah dana yang harus dikumpulkan BRAU untuk membayar utang masih lebih dari US$300 juta. Opsi penerbitan obligasi baru menurut Amir tetap terbuka, namun perusahaan mengaku belum memiliki rencana menjual aset.

"Diusahakan refinancing, bisa dengan utang baru," pungkas Amir.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin