YLKI : HBA Masuk Struktur Tarif, Harga Listrik Harus Murah
Jakarta-TAMBANG – Wacana yang dilontarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait perubahan struktur tarif listrik, dengan memasukkan komponen Harga Batubara Acuan (HBA), mendapat dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), syaratnya harga listrik harus lebih murah.
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, wacana komponen HBA menggantikan acuan komponen minyak, cukup rasional. Menurutnya saat ini, komponen pembangkit batu bara mencapai lebih dari 60 persen. Namun bagi YLKI, perubahan struktur tarif tersebut harus berimplikasi pada turunnya tarif listrik.
“Sebab dengan dominannya pembangkit batu bara, maka seharusnya struktur tarif listrik lebih ramping, lebih efisien dan akhirnya bisa menurunkan BPP (Biaya Pokok Penyediaan) listrik,”kata Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, di Jakarta, Rabu (31/1).
YLKI juga menyebutkan, idealnya jika Menteri ESDM ingin memasukkan HBA ke dalam struktur tarif menggantikan komponen ICP (Indonesian Crude Price) minyak, maka harus menggunakan HBA nasional, bukan HBA internasional.
“Mengingat Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia, tidak adil jika untuk menetapkan tarif listrik di Indonesia menggunakan HBA internasional. Sebaliknya, adalah rasional jika pemerintah menggunakan harga acuan ICP minyak untuk menetapkan tarif listrik, karena Indonesia adalah pengimpor minyak,”kata Tulus.
Tulus bahkan menantang Pemerintah Indonesia untuk berani melakukan moratorium ekspor batu bara, atau bahkan menghentikannya. Pasalnya, cadangan batu bara Indonesia hanya 2 persen dari cadangan dunia, tetapi menjadi eksportir terbesar di dunia. Sebaliknya, China dan India yang cadangan batubaranya terbesar di dunia, tidak melakukan ekspor batubara.
“China justru mengimpor batu bara dari Indonesia, dengan kualitas kalori yang lebih baik. Sedangkan pembangkit listrik di Indonesia justru dipasok dengan batu bara muda, dengan kandungan kalori yang rendah. Pemerintah Indonesia harus mengutamakan pasokan batu bara untuk kebutuhan nasional, bukan untuk kebutuhan internasional (dieskpor),” tandasnya.
YLKI mendorong Kementerian ESDM untuk mewujudkan pembangkit batu bara dengan teknologi yang bisa menghasilkan energi batu bara ramah lingkungan. Sebagaimana pembangkit batu bara di Ninghai-China, yang mengklaim “near zero emmission”. Mengingat dampak emisi batubara sangat korosif bagi lingkungan global (perubahan iklim).
