WKP Panas Bumi Akan Dilelang September 2018

WKP Panas Bumi Akan Dilelang September 2018
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida N Finahari saat konferensi pers Gheothermal Community Gathering, di Jakarta, Selasa (8/5)
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah membuka informasi tentang rencana Penugasan Survey Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) dan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Tepatnya pada September mendatang, PSPE atau WKP tersebut akan diumumkan ke publik, bersamaan dengan pagelaran Geothermal Convention and Exhibition di Senayan, Jakarta.   “Pasti ada penyerahan penugasan baik itu untuk PSPE atau WKP. Karena saat ini sedang on progress penawaran WKP ini,” kata Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida N Finahari saat konferensi pers Gheothermal Community Gathering, di Jakarta, Selasa (8/5).   Secara rinci, Ida belum bisa menyebutkan WKP mana saja yang akan dilelang. Yang jelas, prosesnya saat ini sedang dikaji oleh BUMN, apabila BUMN tersebut tidak berminat, proses selanjutnya ditawarkan kepada swasta.   Menariknya, perusahaan yang bersedia menggarap proyek tersebut, bisa melakukan eksplorasi tanpa perlu melampirkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).   “Memang benar, eksplorasi di Panas Bumi tidak perlu Amdal. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang dibutuhkan hanya UKL-UPL,” Ungkap Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi.   UKL-UPL ini singkatan dari Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib Amdal.   Lebih lanjut, alasan Panas Bumi tidak wajib Amdal karena kegiatannya selaras dengan prinsip sustainability lingkungan. Resiko kerusakan pada lingkungan sangat minim sekali, berbeda dengan industri lainnya.   “Secara kaidah lingkungan, memang tidak terlalu dikhawatirkan seperti industri-industri lain,” pungkas Prijandaru.

Artikel Terkait

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

By Rian Wahyuddin
PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

By Egenius Soda
PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat

By Egenius Soda