Tidak Produktif, Presiden Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang
JAKARTA, TAMBANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mencabut 2.078 izin tambang yang dinilai tidak produktif. Bahkan, perseroan yang sudah diberikan izin tersebut sama sekali belum menyampaikan rencana kerja.
“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, ” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Bogor, Kamis (6/1).
Kata Jokowi, Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan, tetapi tidak dikerjakan maka akan menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jokowi kemudian menjelaskan alasan dicabutnya izin-izin tersebut, di antaranya sebagai bentuk bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan, kehutanan serta perizinan yang lainnya.
“Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh,” paparnya.
Pemerintah, lanjut Jokowi, akan terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.
“Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan dan pemerataan dengan dibantu oleh perusahaan yang berpengalaman.
“Pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan, pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren dan lain-lain. Yang bisa bermitra bersama perusahaan yang kredibel dan berpengalaman,” ujarnya.
“Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.
