Mineral

Terkait Tunggakan Royalti, Ditjen Minerba Tunggu Hasil Audit BPK

Egenius Soda

24 Jun 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Bambang Gatot Aryono mengaku pihak masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait tunggakan pajak perusahaan tambang. “Sekarang ini sedang diaudit oleh BPK dan BPKP karena dalamnya ada kewajiban Pemerintah dan juga ada kewajiban perusahaan. Nanti dilihat berapa kewajiban Pemerintah dan berapa kewajiban perusahaan,”kata Bambang. Ia mengakui bahwa memang ada tunggakan royalty dari perusahaan PKP2B dan KK namun belum diketahui berapa besarannya. “Tunggakan royalty ada. Tetapi belum diketahui berapa. Angkanya akan diketahui setelah ada hasil audit BPK dan BPKP,”terangnya lagi. Menurut dia perusahaan pemegang KK dan PKP2B biasanya begitu selesai akan membayar. Angka seperti yang disebutkan Rp.3 triliun menurutnya merupakan angka yang belum diaudit. Di dalamnya masih ada kewajiban antara Pemerintah dan Perusahaan. Selain KK dan PKP2B, tunggakan royalty juga ada pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Terkait hal ini Bambang menjelaskan saat ini sedang ada pembicaraan dengan Kementrian Keuangan untuk mencari jalan tengah terbaik. Salah satu opsi yang bisa dipilih adalah perusahaan pemegang IUP bisa mencicil tunggakannya. Dan itu menurut Bambang dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah tanpa menyebut Peraturan Pemerintah yang mana. Data dari Kementrian ESDM menyebutkan besaran tunggakan royalty dari perusahaan pemegang IUP mencapai Rp.23 triliun. Jumlah yang terbilang besar.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat