TAMBANG, JAKARTA. GUBERNUR Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima suap sebagai imbalan pemberian izin tambang, pernah diperiksa oleh Kejaksaan atas kasus rekening gendut yang dilaporkan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Namun Kejaksaan Agung, pada September tahun lalu menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang itu.
Ketika itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan kasus Nur Alam menjadi penyidikan. ‘’Penyelidikannya dihentikan. Belum pro-justitia,’’ katanya.
Kini, untuk kasus yang berkaitan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nur Alam sebagai tersangka. ‘’Kami menemukan tindak pidana korupsi dalam pemberian sejumlah izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2009-2014. Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti, dan sedang diperbanyak lagi sekarang. KPK menetapkan NA sebagai tersangka,’’ kata salah satu pimpinan KPK, Laode M. Syarif.
‘’Tersangka NA diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi,’’ lanjut Laode. KPK sudah mendapatkan bukti pemberian suap itu, dan sejumlah bukti transfer. Penetapan Nur Alam sebagai tersangka diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa siang kemarin di kantor KPK, Jakarta.
Perusahaan yang diduga memberi suap itu adalah PT Anugerah Harisma Barakah, perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan luas izin usaha pertambangan sekitar 3.000 hektare. Pemberian suap itu dalam bentuk pembelian polis asuransi Axa Mandiri.
Di sebuah website http://www.yaminindas.com, terungkap bahwa Gubernur Nur Alam pernah berbicara di depan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Kendari, Sabtu tanggal 3 Januari 2015. Kata Nur Alam, tuduhan bahwa ia menerima suap itu digerakkan oleh lawan-lawan politiknya.
Tuduhan itu, katanya, bertolak dari usaha pengaburan masalah. Sebagai contoh Mr Choang (baca Coang) dikatakan bahwa orangnya adalah Mr Cheng juga. Choang alias Cheng, begitu. Padahal, faktanya berbeda. Choang adalah orang Taiwan yang beristrikan seorang wanita Pontianak. Suami istri ini adalah pengusaha tambang nikel di Kabaena di bawah bendera PT Billy Indonesia dan PT Anugrah Harisma Barakah. Sedangkan Mr Cheng adalah orang China (Tiongkok), mantan pengusaha kayu jati di Muna.
Di berbagai media disebutkan, disebutkan Mr Choang alias Mr Cheng telah mengirim dana sebesar US$ 4,5 juta yang disamarkan sebagai polis asuransi melalui PT AXA Mandiri. Nur Alam mengakui adanya titipan Mr Cheng yang ditransfer ke PT AXA Mandiri. Ia menjelaskan, polis asuransi itu bukan polis asuransi kesehatan, atau polis asuransi jiwa untuk Nur Alam. Tetapi polis itu adalah polis asuransi investasi, sebuah bidang usaha keuangan yang dikelola PT AXA Mandiri Polis investasi itu memang atas namanya secara pribadi sesuai kepesepakatannya dengan Mr Cheng.
Kesepakatan itu adalah semacam jaminan kepada seorang sahabat bahwa Mr Cheng akan kembali ke Sultra untuk berbisnis. Jadi Mr Cheng bukan pengusaha tambang nikel sebagaimana dituduhkan dan dikaitkan kepada Nur Alam. Duit untuk pembelian polis itu sudah dikembalikan kepada Mr Cheng. Kata Nur Alam, ketika itu Cheng minta maaf karena sudah merepotkannya.
Argumentasi Nur Alam dalam pandangan Kejaksaan Agung, masuk akal. Tetapi dalam pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak diterima. Nur Alam pun jadi tersangka.
