Tambang Today

Tak Segera Amandemen, ESDM Ancam Cabut RKAB

Muflihun Hidayat

14 Mar 2018 — 1 min read

Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono dan Sedirjen Minerba Heri Nurzaman, saat acara acara 'Sosialisasi Aturan Harga Jual Batubara' di Setdirjen Minerba, Jakarta, Selasa (13/3).

Jakarta, TAMBANG – Amandemen kontrak menjadi syarat mutlak bagi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menegaskan, perusahaan yang tidak segera menyesuaikan Kontrak Karya (KK) dengan amandemen kontrak, maka RKAB perusahaannya akan ditahan, bahkan bisa dicabut. “Menahan RKAB itu kecil, mencabut pun saya bisa,” ucap Bambang Gatot Ariyono, kepada tambang.co.id di kantornya, Selasa (13/3). Sampai saat ini ada sembilan KK yang belum menandatangani amandemen kontrak. Kabarnya dari sembilan KK itu, tujuh perusahaan di antaranya sudah bersedia dan akan menandatangani amandemen pada 14 Maret. “Besok (14 maret) akan ditandangani (tujuh KK tersebut) jam 10.30 (WIB),” ucap Bambang. Tujuh KK yang dimaksud, ialah KK milik PT Sumbawa Timur Mining, PT Kalimantan Surya Kencana, PT Mindoro Tiris Emas, PT Natarang Mining, PT Weda Bay Nickel, PT Agincourt Resources, dan PT Masmindo Dwi Area. Sedangkan dua perusahaan lain yang sampai saat ini belum bersedia mengamandemen kontrak yaitu, PT Nusa Halmahera Mineral dan PT Kumamba Mining. Asal tahu saja, sebelum RKAB disetujui, perusahaan hanya bisa melakukan kegiatannya secara terbatas. Artinya, ekspansi wilayah belum bisa dilakukan. Adapun amandemen kontrak tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontrak-kontrak pertambangan harus disesuaikan paling lambat satu tahun setelah beleid itu terbit. Namun, amandemen kontrak pertama baru dilakukan pertama kali pada 2014 kepada PT Vale Indonesia. Langkah penahanan RKAB oleh pemerintah ini dinilai, sebagai upaya memperingatkan perusahaan agar segera menandatangani amandemen kontrak. “Kalau perintah undang-undang amandemen, terus ada perusahaan yang tidak menaati undang-undang (tidak mau amandemen), boleh tidak saya peringatkan?” Pungkas Bambang Gatot.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan