Energi Terbarukan
Jakarta – TAMBANG. Kendala pembebasan lahan belum lepas dari Proyek Waduk Jatigede. Proses pembangunan memang sudah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat, namun sampai sekarang Waduk Jatigede belum terisi air. Meskipun demikian, PT PLN (Persero) sudah mantap merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di bendungan tersebut. "Rencananya
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Warga Pulau Bangka, Sulawesi Utara menggugat Kementerian ESDM lantaran telah memberikan izin tambang kepada PT Mikgro Metal Perdana, perusahaan tambang bijih besi. Izin itu diberikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3109 K/30/MEM/2014 per tanggal 17 Juni 2014. Gugatan itu disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta
Batubara
Jakarta-TAMBANG. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) kembali di gelar pada tahun ini. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ada sembilan perusahaan yang berhak membawa pulang trofi PROPER Emas. Penganugerahan akan dilakukan malam nanti, Selasa (02/12) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sembilan perusahaan
Batubara
Jakarta – TAMBANG. Sudah sejak April 2014, sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi sasaran pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, tambahan Rp 7 triliun mengalir ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Abraham Samad, Ketua KPK, mengungkapkan bahwa peningkatan PNBP itu merupakan hasil dari penertiban sektor minerba sampai ke tingkat
Kelistrikan
Jakarta - TAMBANG. Pipa Arun Belawan telah mendapat persetujuan alokasi gas untuk mulai mengalirkan gas dalam masa uji coba selama 5 atau 6 hari. Uji coba tersebut akan dimulai tanggal 10 Desember 2014, mundur dari jadual semula yaitu 2 Nopember 2014. Wakil Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko, menjelaskan bahwa gas
Kelistrikan
Jakarta – TAMBANG. PT PLN (Persero) membuka tender bagi pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7. Pembukaan tender yang diumukan Senin (1/12) ini merupakan salah satu proyek yang masuk dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap kedua. Proyek PLTU berkapasitas 2x1.
Batubara
New Delhi, India - TAMBANG. KONGLOMERAT India yang juga salah satu importir besar batu bara Indonesia, Tata Power, akan mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara Indonesia. Tata Power akan mencari pasokan dari wilayah lain untuk perluasan megaproyek pembangkitnya yang berukuran 4.000 MW, yang juga disebut sebagai Mundra ulta mega power
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Komite Penyelamat Tata Niaga Timah (KPTT) Babel mendesak Pemerintah Provinsi Bangka Beliting agar mengambil peran dalam ekspor timah. Peran yang paling logis adalah mengambil alih pengelolaan gudang. Sekretaris KPTT, Rudi Syahwani mengatakan, selama ini fungsi dan peran pergudangan dilakukan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dalam sistem pengelolaan warehouse
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementerian ESDM menyambut keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga. Terkait hal itu, pemerintah mendukung penuh rencana proyek nilai tambah tersebut. Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, R Sukhyar menyatakan, pembangunan smelter ini akan mendapat pasokan bahan baku dari PT Newmont Nusa
Migas
Jakarta - TAMBANG. Penunjukan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru rupanya memunculkan pro dan kontra. Pasalnya, Dwi Soetjipto yang bukan orang dalam, diragukan kapasitasnya untuk mengelola sektor migas. Hal ini terlepas dari pengalaman yang telah dimilikinya sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara. Direktur Indonesia Public Institute sekaligus Pengamat Kebijakan
Migas
Jakarta – TAMBANG. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) sudah lama dikenal sebagai perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Untuk melengkapi lini bisnisnya, TPIA juga berencana membangun kilang minyak di Cilegon, Banten. Namun sejauh ini masih dalam tahapan kajian sehingga belum bisa disampaikan detail mulai dari nilai investasi hingga kapasitas produksi kilang
Migas
Jakarta-TAMBANG. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menilai Kementerian BUMN kurang transparan dalam proses dan kriteria seleksi dalam menetapkan Direktur Utama dan anggota Direksi Pertamina lainnya. PWYP menilai sejak awal Menteri BUMN tidak transparan dalam menetapkan kriteria Dirut dan Direksi Pertamina, termasuk rencana memangkas jumlah Direksi dengan
