Mineral
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara akan segera menerapkan Harga Patokan Mineral (HPM) yang akan menjadi harga patokan bagi penjualan produk tambang mineral dalam negeri. HPM ini akan diterapkan pada Oktober 2017. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam Diskusi dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Saat ini Pemerintah tengah membahas mekanisme divestasi. Ini dilakukan setelah perusahaan asal Phoenix,Texas ini sepakat melakukan divestasi sehingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Terkait dengan hal itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika, wilayah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Hasil perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memunculkan beragam tanggapan. Ada pihak yang menilainya sebagai langkah maju. Namun tidak sedikit yang menilai kesepakatan tersebut masih sangat awal. Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah bahkan menilainya sebagai suatu yang semu. Dari konferensi pers yang
Mineral
Jakarta-TAMBANG.Di tengah kondisi bisnis pertambangan yang secara umum masih belum membaik, PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) tengah mengkaji beberapa peluang bisnis baru yang sejalan dengan bisnis inti (core business) perseroan di bidang migas, pertambangan, dan energi. Salah satu pengembangan yang saat ini dikaji secara intensif oleh perusahaan adalah
Mineral
Jakarta-Perusahaan tambang tembaga terbesar Indonesia PT Freeport Indonesia menilai langkah penting yang dilakukan setelah kesepakatan ini adalah pendokumentasian semua kesepakatan tersebut. Hal ini disampaikan Presiden dan CEO PT Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson dalam siaran pers. Richard mengakui kesepakatan ini merupakan suatu yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku
Mineral
Jakarta-TAMBANG- Kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia seperti diumumkan kemarin oleh beberapa pihak dinilai belum menguntungkan Indonesia. Pengamat Hukum Pertambangan Ahmad Redi melah menyebut poin-point dalam kesepakatan tersebut mengandung masalah. “Disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena,
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Setelah melewati proses perundingan yang cukup panjang sejak Februari tahun 2017 akhirnya Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencapai beberapa kesepakatan.Setidaknya ada tiga kesepakatan penting diantaranya siap melakukan divestasi 51%, siap membangun smelter dan mendapat jaminan masa operasi maksimal 2×10 tahun. Kesepakatan lainnya adalah PT Freeport Indonesia
Mineral
Jakarta-TAMBANG.Salah satu capaian Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sampai pertengahan tahun ini adalah kemajuan dalam pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono sampai sekarang pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sampai pertengahan tahun ini telah mencapai target. Dari target
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Maluku Utara dikukuhkan hari ini (Rabu, 10/8). Burhanudin L. Djaelani ditunjuk sebagai Ketua DPW APNI Maluku Utara untuk periode 2018-2022. Burhanudin yang juga Direktur Utama PT Adhita Nikel Indonesia dalam sambutanya menyampaikan lima program jangka pendek APNI Maluku Utara. Salah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM membantah pernyataan dari Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) yang mengatakan banyak smelter ditutup karena Pemerintah membuka kran ekspor nikel. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko dalam siaran persnya, Sabtu (22/7). Menutnya
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kebijakan Pemerintah untuk kembali membuka kran ekspor untuk nikel dan bauksit memakan korban. Ada 11 smelter dikabarkan menutup pabriknya karena tidak ekonomis untuk berproduksi. Melemahnya harga nikel menjadi alasan utama. Bahkan dari data Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) ada 23 perusahaan yang terkena imbas kebijakan tersebut. Dari
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang bauksit sekaligus pemilik 30% saham di refinery alumina PT Cita Mineral Investindo (CITA) mulai bangkit. Manajemen perusahaan pun optimistis menatap 2017. Setelah dua tahun berturut-turut tidak mencatat pendapatan sebagai dampak kebijakan larangan ekspor bijih bauksit, tahun ini salah satu produsen bauksit terbesar di Indonesia ini mulai membukukan
