Mineral
Jakarta-TAMBANG- Kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia seperti diumumkan kemarin oleh beberapa pihak dinilai belum menguntungkan Indonesia. Pengamat Hukum Pertambangan Ahmad Redi melah menyebut poin-point dalam kesepakatan tersebut mengandung masalah. “Disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena,
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Setelah melewati proses perundingan yang cukup panjang sejak Februari tahun 2017 akhirnya Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencapai beberapa kesepakatan.Setidaknya ada tiga kesepakatan penting diantaranya siap melakukan divestasi 51%, siap membangun smelter dan mendapat jaminan masa operasi maksimal 2×10 tahun. Kesepakatan lainnya adalah PT Freeport Indonesia
Mineral
Jakarta-TAMBANG.Salah satu capaian Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sampai pertengahan tahun ini adalah kemajuan dalam pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono sampai sekarang pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sampai pertengahan tahun ini telah mencapai target. Dari target
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Maluku Utara dikukuhkan hari ini (Rabu, 10/8). Burhanudin L. Djaelani ditunjuk sebagai Ketua DPW APNI Maluku Utara untuk periode 2018-2022. Burhanudin yang juga Direktur Utama PT Adhita Nikel Indonesia dalam sambutanya menyampaikan lima program jangka pendek APNI Maluku Utara. Salah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM membantah pernyataan dari Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) yang mengatakan banyak smelter ditutup karena Pemerintah membuka kran ekspor nikel. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko dalam siaran persnya, Sabtu (22/7). Menutnya
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kebijakan Pemerintah untuk kembali membuka kran ekspor untuk nikel dan bauksit memakan korban. Ada 11 smelter dikabarkan menutup pabriknya karena tidak ekonomis untuk berproduksi. Melemahnya harga nikel menjadi alasan utama. Bahkan dari data Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) ada 23 perusahaan yang terkena imbas kebijakan tersebut. Dari
Korporasi
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang bauksit sekaligus pemilik 30% saham di refinery alumina PT Cita Mineral Investindo (CITA) mulai bangkit. Manajemen perusahaan pun optimistis menatap 2017. Setelah dua tahun berturut-turut tidak mencatat pendapatan sebagai dampak kebijakan larangan ekspor bijih bauksit, tahun ini salah satu produsen bauksit terbesar di Indonesia ini mulai membukukan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Salah satu perusahaan pemegang Kontrak Karya PT JResources Bolaang Mongondow (JRBM) hari ini telah menandatangani Amandemen atas Kontrak Karya. Perusahaan tambang emas pemilik konsesi di Kabupaten Bolaang Mondow, Sulawesi Utara merupakan anak usaha dari PT JResources Asia Pasifik,Tbk (PSAB). Direktur Utama PT JResources Bolaang Mongodow Edi Permadi mengatakan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kesepakatan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) menimbulkan beragam pendapat. Tidak terkecuali dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kali ini Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS Rofi Munawar yang menyampaikan rasa herannya. Ia mempertanyakan keluarnya Izin Usaha Pertambangan Khusus
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Di awal tahun 2017, BUMN tambang timah PT Timah,Tbk mematok target laba bersih sebesar Rp.862 miliar. Angka ini jika dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan 242%. Optmisme manajamen PT Timah memasang target yang tinggi ditopang oleh setidaknya tiga hal yakni peningkatan volume produksi dan penjualan, kenaikan harga dan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Lebih dari 15 juta ton nikel kadar rendah dan bauksit dalam jumlah yang sama bakal diekspor menyusul dibukanya kembali ekspor mineral mentah. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat pembangunan smelter di dalam negeri, yang sangat bergantung pada jaminan pasokan mineral mentah. Kerugiannya jauh lebih besar apabila diekspor mentah daripada
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Para pengusaha nikel khusus para pemegang Izin Usaha Pertambangan nikel telah bersepakat membentuk satu wadah dengan nama Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI). Asosiasi ini diresmikan pada hari ini, Senin 6 Maret 2017 di lantai 1 Gedung C, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, Jakarta. Disaat yang sama juga dilantik
