Batubara
Jakarta, TAMBANG – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 227 perusahaan sudah mengajukan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada BKPM. “Satgas membuka ruang kalau ada sodara-sodara saya, taman-teman saya mau melakukan proses
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, sampai sekarang belum mendapat manfaat dari divestasi saham perusahaan PT Freeport Indonesia, Perusahaan yang menambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua. Padahal, pada tahun 2022 ini, MIND ID yang mendapat 51 % saham sudah mendapat dividen sebesar Rp 15 triliun. Selain itu, pada tahun 2023
Mineral
Jakarta, TAMBANG – PT Sumbawa Timur Mining (STM) melaporkan sumber daya mineral emas dan tembaga di Pit Onto, Kabupaten Dompu, NTB per Desember 2021 mencapai 2 miliar ton lebih. Dimana sumber daya Tertunjuk sebesar 1,1 miliar ton (Mt) dengan kadar tembaga 0,96% CU dan kadar emas sebesar 0,58
Mineral
Jakarta, Tambang – PT Sumbawa Timur Mining (STM) hari ini mengumumkan hasil perkiraan terbaru potensi sumber daya tembaga-emas Onto di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dijelaskan, perkiraan potensi sumber daya mineral per Desember 2021 tercatat 1,1 miliar ton (Mt) @ 0,96% Cu (Tembaga) dan 0,58 g/
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Gugatan warga yang menolak aktivitas tambang emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, resmi ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Warga menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin tasrif yang memberi izin tambang emas terhadap PT Tambang Mas Sangihe (TMS). “Menyatakan gugatan para penggugat dan
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah mencabut 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sultra). Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang telah Diteken Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia atas nama Menteri
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa sumberdaya Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth yang dimiliki Indonesia terletak di 8 lokasi. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (11/4). “Kita
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin menjelaskan alasan ketidaksinkronan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang dialami sejumlah badan usaha. “Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara proses dengan pencabutan itu sendiri atau surat pencabutan,” kata
Batubara
Jakarta, TAMBANG – Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang sudah dicabut pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per 2 Februari sampai 5 Maret sudah mencapai 387 IUP. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Proses transisi energi dari energi fosil menuju energi non fosil masih akan menjadi trend global dalam beberapa puluh tahun kedepan. Di Indonesia, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memperbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan ( PLT EBT). Imbas dari tren ini kebutuhan alumunium ke depan
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mendorong percepatan realisasi pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebab, tungku yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, menurutnya dapat memberi manfaat besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kalbar. “Terkait mengenai proyek-proyek strategis nasional
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang dilakukan pemerintah per awal Januari masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk mencabut IUP Produksi terhadap perusahaan yang dianggap belum melakukan kegiatan produksi atau molor. Terkait hal tersebut, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel (APNI), Meidy Katrin Lengkey membeberkan sejumlah
