Batubara

SP PLN Tolak HBA Jadi Penentu Tarif Listrik

Ragil Wibowo

07 Feb 2018 — 1 min read

- Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) meminta agar pemerintah tidak menaikkan tarif listrik, Rabu (7/2)

Jakarta, TAMBANG – Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) meminta agar pemerintah tidak menaikkan tarif listrik. Hal ini disampaikan berkenaan dengan rencana Kementerian ESDM, yang akan memasukan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai komponen penentuan tarif listrik (tariff adjustment). “Jika penentuan tarif listrik menggunakan HBA, maka diperkirakan tarif listrik akan naik 5 persen. Itu yang kami suarakan, jangan ada kenaikan tarif listrik,” kata ketua umum SP PLN, Jumadi Abda saat konferensi pers di Jl. Trunojoyo, Jakarta, Rabu (7/2). Sepanjang 2017, PLN mengaku rugi akibat harga batu bara yang terus merangkak naik. Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), PLN mencanangkan harga batu bara USD60 per ton, tapi realisasinya, harga batu bara menembus nilai USD80 per ton. “Kami minta harga seperti biasa saja, USD60 per ton. Jangan mengikuti mekanisme pasar,” sambung Jumadis. SP PLN menyarankan agar pemerintah mampu mematok harga batu bara di angka USD60 per ton untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya PLN. Menurut Jumadis, pengusaha batu bara tidak boleh mengambil untung terlalu banyak dengan menjual batu bara ke domestik menggunakan harga ekspor. “HBA itu kan harga ekspor, silahkan saja jual batu bara ke luar dengan harga yang mahal. Tapi, untuk domestik ya jangan ambil untung banyak,” tegasnya. Jumadis menjelaskan, suplai batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) kurang lebih hanya 20 persen, sementara 80 persen sisanya diekspor keluar. Artinya, pengusaha batu bara masih bisa meraup keuntungan dari hasil ekspor yang nilainya jauh lebih besar dari DMO. “Makanya jangan gunakan HBA untuk hitung batu bara pasokan listrik , tapi cost plus margin,” tutupnya. (muflihun hidayat)

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan