SP PLN Dan FSPPB Tolak Rencana Holding dan IPO BUMN
Jakarta,TAMBANG,-Bertempat di Gedung Joang 45, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PT PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) membacakan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja PT PLN M. Abrar Ali dengan tegas menyatakan menolak rencana Kementeria BUMN untuk membentuk Holding-Subholding (HSH) PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) serta rencana IPO terhadap anak-anak usaha yang merupakan bentuk lain Privatisasi Aset Negara.
“Kedua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya,”kata M. Abrar.
Serikat Pekerja juga mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelolah dan tetap 100% milik Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
“Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap terhadap Anak-Anak Perusahannnya dibatalkan Presiden Republik Indonesia,”tandas Ketua FSPPB Arie Gumilar.
Serikat Pekerja dari kedua BUMN ini juga meminta dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat untuk menolak rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya karena disinyalir akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan tarif listrik.
Arie menegaskan pihaknya akan terus berjuang untuk mencapai tujuan menolak holdingisasi dan IPO BUMN adan anak usahanya terutama Pertamina. “Kita akan berjuang sesuai koridor dan aturan konstitusi yang ada,” ungkap Arie.
Ia pun menegaskan bahwa jika tidak didengar tuntutan terkait holdingisasi dan IPO maka aksi turun ke jalan atau mogok kerja akan menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan dalam perjuangan ini.
