SKK Migas mendorong peningkatan kompetisi pekerja di industri hulu minyak dan gas bumi (Migas). Salah satunya dengan menginisiasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi kegiatan usaha hulu migas. Tahun depan ditargetkan sedikitnya 1000 pekerja yang sudah memiliki sertifikat.
Jakarta-TAMBANG. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya peningkatkan kompetensi pekerja di industri hulu migas.
Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengungkapkan tahun depan akan ada 1000 pekerja yang memiliki sertifikat. Salah satunya, dengan menginisiasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi kegiatan usaha hulu migas (LSP Hulu Migas).
Hasilnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menetapkan lisensi kepada LSP Hulu Migas. Sertifikasi lisensi diserahkan Ketua BNSP Sumarna F. Abdurrahman kepada Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi dan Ketua LSP Hulu Migas, Muliana Sukardi di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (13/11).
Ia berpendapat, tantangan itu semakin berat terlebih dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini. Sejauh ini, sekitar 560 juta tenaga kerja di kawasan ASEAN yang akan bersaing. Kondisi itu pula yang mendorong LSP Hulu Migas akan melakukan uji kompetensi bagi pekerja di berbagai bidang disiplin ilmu yang ada di sektor hulu migas.
“LSP Hulu Migas harus mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dalam mengembangkan dan memelihara kualitas kompetensi tenaga kerja pada sektor ini,” ungkap Amien.
Dia menegaskan, khususnya untuk kontraktor KKS, sertifikasi kompetensi ini bukan lagi sebagai pilihan, tapi kewajiban. Mengingat lokasi operasi hulu migas berada di seluruh Indonesia, maka tempat uji kompetensi akan disebar di semua Perwakilan SKK Migas. Tujuannya, agar lebih banyak lagi pekerja di daerah untuk memperoleh kesempatan mengikuti uji kompetensi.
Sumarna menambahkan, melihat sekitar 80% kegiatan eksploitasi dan eksplorasi kontraktor KKS dilakukan di lepas pantai (offshore), BNSP mendorong LSP Hulu Migas untuk melakukan percepatan sertifikasi pada SDM hulu migas yang bekerja di lepas pantai. Dalam rangka itu, BNSP telah menjalin kerjasama OPITO sebagai lembaga sertifikasi untuk kegiatan hulu migas di lepas pantai. OPITO merupakan lembaga yang sertifikat untuk kegiatan offshore telah diakui lebih dari 135 negara di dunia. Kerja sama yang dibangun dengan OPITO tidak saja terkait dengan adopsi standar dan sistem sertifikasinya, tetapi terkait dengan kegiatan pembangunan kapasitas (capacity building).
“Kami berkeyakinan pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Hulu Migas dapat terwujud, yang akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kapasitas nasional,” katanya.
Muliana Sukardi menjelaskan LSP menargetkan 1.000 tenaga kerja profesional di sektor hulu migas yang akan disertifikasi pada tahun 2016 mendatang. Saat ini skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP-Hulu Migas mencakup bidang pengelolaan rantai suplai, pengadaan, serta aset dan kepabeanan. Diharapkan dalam perjalanannya, LSP Hulu Migas mampu mengembangkan skema sertifikasi pada bidang yang lainnya di sektor hulu migas.
Berdasarkan data SKK Migas, pada 2014, tercatat 32.292 tenaga kerja Indonesia bekerja di kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Hanya sekitar 1.165 pekerja yang merupakan tenaga kerja asing.
