Jakarta,TAMBANG,- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam mengejar target bauran energi 2023. Di tahun 2023 pemerintah menargetkan porsi untuk EBT sebesar 23%. Selain itu Pemerintah juga bersama masyarakat global tengah berusaha menekan emisi gas rumah kaca.
Dalam rangka itu, Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Nota kesepakatan ini dilakukan Sekretariat Jenderal DEN, SKK Migas, PT LEN, dan Bank Mandiri. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pemanfaatan PLTS Atap bagi pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, Setjen DEN, dan SKK Migas.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Djoko Siswanto mengatakan bahwa Indonesia memprioritaskan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan dan memanfaatkan EBT sebagai upaya peningkatan ketahanan energi nasional mitigasi perubahan iklim.
“Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari baseline dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional, di mana sektor energi diharapkan berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314-398 juta ton CO2 pada tahun 2030, sebagaimana telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Paris Agreement,” ujar Djoko.
Setjen DEN memiliki inisiasi untuk mendukung komitmen tersebut melalu berbagai gerakan sebagai agen perubahan. Kerja sama ini adalah salah satu upaya kontribusi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM, Setjen DEN, dan SKK migas untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
“Kami sangat mendorong implementasi program transisi energi melalui praktek di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai policy makers di bidang energi, namun juga sebagai praktisi dan sekaligus Agen Perubahan di bidang energi untuk Indonesia yang lebih baik,” tambah Djoko.
Sebelumnya, Setjen DEN telah melakukan kerja sama serupa dengan Bank BRI dan PT LEN. Djoko mengatakan, keikutsertaan Bank Mandiri dan SKK Migas saat ini dalam Program PLTS Atap merupakan suatu kemajuan yang positif yang diharapkan dapat diikuti oleh unit-unit kerja atau kementerian lainnya.
“Besar harapan kami bahwa melalui inisiasi kerjasama yang kita lakukan saat ini, unit kerja maupun Kementerian lain dapat melakukan kerja sama serupa. Selain itu, pegawai di lingkungan Setjen DEN, dan SKK Migas dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses dana pinjaman guna memanfaatkan PLTS Atap. Terima kasih untuk Bank Mandiri,” tandasnya.
Djoko meyakini pemasangan PLTS memiliki manfaat yang besar, selain menurunkan tagihan listrik, juga merupakan salah satu upaya untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah lingkungan.
“Lebih lanjut, untuk pemanfaatan PLTS Atap secara on-grid atau terkoneksi pada jaringan PLN, Pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk perhitungan ekspor-impor listrik (net metering) yang pastinya akan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik lagi, karena kita dapat menjual kelebihan listrik kita ke PLN atau mengekspor listriknya ke PLN pada siang hari,” imbuh Djoko.
Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus Koernianto mengatakan kerja sama ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Bank Mandiri terhadap pencapaian bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025.
“Pencapaian bauran energi nasional tersebut sebagaimana diketahui diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tenaga surya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan dinilai menjadi salah satu opsi percepatan target bauran tersebut,” pungkas Josephus.
Dengan adanya kerja sama ini, ke depan Bank Mandiri akan memberikan kredit kepada nasabah yang akan memasang solar panel. Pembiayaan tersebut menggunakan skema kartu kredit atau skema tanpa agunan yang murah dan dapat dicicil.
