Sengketa Tambang Emas Cianjur, Kuasa Hukum Paramindo Sesalkan Rozik

Jakarta – TAMBANG. Kuasa hukum PT Paramindo, Henry Dunan Simanjuntak, mempertanyakan maksud pernyataan Rozik B Soetjipto, terkait dirinya yang mengaku tidak tahu menahu sengketa kepemilikan saham yang terjadi di PT Cikondang Kancana Prima (CKP).

“Bagaimana dia tidak tahu, bukankah Rozik bersama Koswara dan Prianda melalui kuasa hukum mereka yang melakukan gugatan arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC)?, dan itu terjadi tahun 2016 “ tegas Henry.

“Jadi aneh bila Rozik mengaku dirinya tidak tahu dan sudah mundur sejak 3 tahun lalu”, tambahnya.

Sebelumnya Rozik B Soetjipto, salah satu pemegang saham PT Cikondang Kancana Prima (CKP), membantah terlibat dalam kasus sengketa kepemilikan saham yang saat ini tengah digugat oleh PT Paramindo ke PTUN Jakarta.

“Saya tidak mengetahui tentang kasus ini secara langsung karena sudah lebih 3 tahun mengundurkan diri dari jabatan komisaris PT CKP. Persoalannya ditangani oleh manajemen baru.” Ujar Rozik

Sengketa saham tambang cianjur ini berawal dari jual beli dan peralihan saham PT Cikondang Kencana Prima kepada PT Paramindo, namun pada waktu yang bersamaan. PT CKP juga beralih ke PT Makuta Rajni Pradipta dan PT Sinergi Pratama Mulia, dilakukan selama periode Maret 2012 sampai Juni 2012.

Henry menilai Koswara Sasmitapura, Rozik Boedioro Soetjipto dan Prianda yang merupakan pemilik PT CKP sebelumnya diduga keras telah menjual kembali saham-saham tersebut tanpa adanya pembatalan maupun persetujuan dari PT Paramindo. “Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, telah menciderai peristiwa hukum yang sudah disepakati bersama dan menyebabkan Paramindo mengalami kerugian moril dan materil,” terang Henry.

Kemudia, ternyata PT Makuta Rajni Pradipa, telah menjual kembali saham 85% itu kepada PT Gunung Rosa Group, sementara 15% saham lainnya tetap dimiliki oleh PT Sinergi Pratama Mulia. Apa yang dilakukan oleh Koswara Sasmitapura, Rozik B Soetjipto dan Prianda Raspati, telah melakukan upaya untuk menghilangkan hak PT Paramindo, ujar Henry.

Artikel Terkait

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Jakarta,TAMBANG,-Kebutuhan batubara untuk ketenagalistrikan di tahun 2027 mencapai 174 juta ton. Jumlah ini merupakan gabungan kebutuhan pembangkit listrik PLN Group dan Independent Power Producer (IPP). Melihat kebutuhan batubara yang demikian, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pun merasa perlu memperkuat strategi optimalisasi pasokan batu bara nasional. Salah

By Egenius Soda
KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

London, TAMBANG – PT Kalimantan Prima Persada (KPP MINING) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Perusahaan jasa pertambangan ini meraih penghargaan Bronze dalam ajang AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2026 melalui penerapan komunikasi strategis dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Penghargaan tersebut diberikan pada kategori Best Use of Measurement for Internal Communications

By Rian Wahyuddin
Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jakarta, TAMBANG – Jurnalis Majalah TAMBANG, Rian Wahyudin, meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026 pada kategori Lomba Karya Jurnalistik untuk Wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang mengangkat subsektor mineral dan batu

By Fahmi Adam