RKAB Batu Bara Disorot DPR, Bahlil Tegaskan Tak Ada Isu dengan PLN
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan menyoroti pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia mengingatkan agar kebijakan RKAB tidak sampai berdampak pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dan memicu pemadaman.
“Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik. Hati-hati mengenai RKAB batu bara. Saya kira perlu dukungan dari Pak Menteri mengenai RKAB batu bara supaya kembali normal,” ujar Rochmad dalam Raker Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Rabu (16/9).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kekhawatiran terhadap ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya apabila pengaturan produksi melalui RKAB berdampak pada pasokan ke PT PLN (Persero).
Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini tidak terdapat persoalan RKAB batu bara yang berkaitan dengan pasokan PLN.
“ Menyangkut dengan RKAB, kalau RKAB batu bara tidak ada isu lagi menyangkut dengan PLN,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan pengadaan batu bara bagi PLN berjalan dengan baik. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM juga merangkap sebagai VP Pengadaan Batu Bara PLN untuk membantu memastikan kebutuhan batu bara pembangkit terpenuhi.
“Sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP pengadaan batu bara karena kerjaan batu bara untuk PLN sekarang dikerjakan oleh Dirjen (Minerba),” ujarnya.
Bahlil menegaskan, persoalan pemadaman listrik tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan kebijakan RKAB batu bara. Ia mencontohkan kondisi kelistrikan di Kalimantan dan Sulawesi yang menurutnya berkaitan dengan penurunan kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat rendahnya debit air.
“Hampir tiap hari supaya kalau lampu mati, alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja. Apa urusannya lampu mati di Kalimantan dan Sulawesi itu enggak ada urusan dengan RKAB, karena memang di sana adalah PLTA,” jelasnya.
Bahlil menyebut fenomena El Nino dan rendahnya ketersediaan air membuat kontribusi pembangkit di wilayah tersebut mengalami penurunan. Dari kapasitas sekitar 400 megawatt (MW), daya yang dapat beroperasi disebut hanya sekitar 200–250 MW.
“El Nino kemudian airnya rendah, kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 200–250 MW. Jadi kekurangan di sana,” katanya.
Meski demikian, Bahlil mengakui terdapat kebutuhan untuk memperkuat langkah antisipasi dari sisi PLN. Menurutnya, pengelolaan sistem kelistrikan harus dilakukan secara bersama-sama untuk mengantisipasi gangguan pasokan listrik.
“Memang ini kesalahan kita juga, antisipasi dari PLN-nya harus dilakukan secara bersama-sama,” pungkas Bahlil.
