Rating Korporasi dan Peringkat Jaminan Berau Turun

Rukmi haspari [email protected]

Jakarta-TAMBANG. Dua peringkat PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yaitu rating korporasi dan peringkat jaminan turun. Pemeringkat Moody's Investors Service menurunkan rating korporasi menjadi B3 dari sebelumnya B2, dan menurunkan peringkat jaminan obligasi oleh BRAU dan Berau Capital Resources Pte Ltd (BCR), yang dijamin oleh BRAU.

"Penurunan rating perusahaan BRAU ke B3 karena lemahnya profil likuiditas serta perkiraan kami akan penurunan harga batubara yang akan terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan penurunan pendapatan material dan arus kas pada 2015," ujar Brian Grieser, Analis Senior sekaligus Vice President Moody's (7/11).

Brian yang juga analis utama BRAU memaparkan, selain kinerja operasional BRAU yang memburuk, rencana perseroan untuk melakukan refinancing pinjaman senilai US$ 450 juta yang akan jatuh tempo pada Juli 2015 makin tidak jelas. Hal ini menambah lemah profil utang perseroan.

BRAU sebelumnya sempat merilis prospektus untuk menerbitkan obligasi baru senilai US$ 450 juta untuk refinancing surat utang US$ 450 juta yang diterbitkan BCR. Obligasi yang bertenor 5 (lima) tahun ini sejatinya akan dirilis pada 21 Agustus lalu. Namun, manajemen BRAU kemudian menunda penerbitan obligasi lantaran kondisi pasar dianggap kurang kondusif.

Di sisi lain, tahun ini indeks harga batu bara Newscastle anjlok 25% ke level terendah sejak lima tahun terakhir di level US$ 63 per metrik ton. Hal ini merupakan akibat dari melemahnya permintaan dan melimpahnya pasokan untuk persediaan batu bara.

Harga batu bara yang tidak menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan mendatang membuat Moody's memperkirakan EBITDA BRAU akan turun di bawah US$ 200 juta tahun 2014 dan mendekati US$ 150 juta tahun 2015. Moody's memperkirakan ini meski BRAU telah berhasil mengurangi biaya penambangan, baik pada tahun 2014 maupun 2015.

Melihat ketidakberhasilan BRAU dalam melakukan refinancing serta harga batu bara yang terus turun, perusahaan nantinya diperkirakan menghadapi resiko peningkatan refinancing.

Ulasan Moody's selanjutnya akan fokus pada kemampuan BRAU dalam melakukan refinancing atas obligasi yang jatuh tempo di masa mendatang. Hal ini kemungkinan akan selesai 60 hingga 90 hari ke depan.

"Jika perseroan mengalami kegagalan dalam rencana refinancing, mungkin akan menyebabkan penurunan peringkat lebih lanjut," imbuh Grieser.

Per Juni 2014, kas BRAU tercatat US$ 343 juta. Dengan kas tersebut, BRAU kemungkinan punya fleksibilitas dalam upaya membayar obligasi. Namun, jumlah kas tersebut tidak cukup untuk membiayai kembali seluruh obligasi jatuh tempo.

Moody's kemungkinan akan memberikan peringkat B3 untuk BRAU jika pada akhirnya perseroan mampu menerbitkan obligasi baru atau pinjaman pasar untuk membayar obligasi lama.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin