Jakarta-TAMBANG. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menilai Kementerian BUMN kurang transparan dalam proses dan kriteria seleksi dalam menetapkan Direktur Utama dan anggota Direksi Pertamina lainnya. PWYP menilai sejak awal Menteri BUMN tidak transparan dalam menetapkan kriteria Dirut dan Direksi Pertamina, termasuk rencana memangkas jumlah Direksi dengan alasan perampingan.
Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia, Fabby Tumiwa menyatakan bahwa praktek yang lazim dalam mencari CEO di perusahaan migas kelas dunia dilakukan tidak tergesa-gesa dalam waktu yang singkat. Kriteria CEO juga ditetapkan secara transparan sehingga mengundang profesional yang memiliki talenta dan kapabilitas sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk melamar.
“Dengan waktu yang cukup, proses seleksi pun dilakukan secara prudent dan kompetitif sehingga CEO yang terbaik dapat dipilih,” kata Fabby dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu.
Fabby mengkritik penetapan tiga Direksi baru tanpa adanya kejelasan struktur organisasi dan manajemen Pertamina. Menurut dia, alasan perampingan tidak selayaknya menjadi alasan. Sudah seharusnya praktek perampingan atau re-organisasi Pertamina berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan bisnis serta corporate governance yang jelas dan terukur.
Penunjukkan tiga anggota Direksi baru tanpa portofolio yang pasti menunjukkan bahwa Menteri BUMN tidak punya konsep jelas dalam hal reorganisasi dan restrukturisasi Pertamina, tetapi berlindung dalam jargon perampingan dan efisiensi yang populis untuk mengalihkan agenda-agenda tersembunyi.
“Presiden dan publik harus mengawasi serta tidak mudah termakan taktik dan strategi dari Kementerian BUMN tersebut, yang bisa saja disusupi kepentingan politik atau bisnis tertentu,” kata Fabby.
PWYP Indonesia menilai walaupun Dwi Soetjiptomemiliki rekam jejak yang mumpuni dan berhasil sebagai Direktur Semen Indonesia, Namun ia dinilai belum memiliki pengalaman yang teruji di sektor minyak bumi dan gas (migas) yang sangat kompetitif, padat modal dan penuh tekanan politik. PWYP Indonesia mengkuatirkan jika Direksi Pertamina nantinya hanya akan melakukan reformasi secara semu dan menjadi alat kepentingan dari kepentingan-kepentingan politik.
Sementara itu Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menantang agar Dwi Soetjipto dan jajaran Direksi lainnya untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan cara menunjukkan kompetensi dalam bekerja dan keberanian melakukan reformasi di seluruh rantai nilai dan proses bisnis Pertamina. Menurut Maryati ada 3 (tiga) hal yang harus segera dibuktikan oleh Direksi Pertamina yang baru.
Pertama, komitmen untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas di Pertamina, misalnya membuka data impor minyak yang dilakukan selama ini. Selama ini data tersebut tertutup dan juga untuk menghindari praktek mafia migas. Dan juga serta unit cost dari biaya produksi BBM, sehingga publik dapat merasionalisasi harga BBM yang wajar terkait keputusan soal subsidi BBM.
Kedua, membuktikan bahwa Pertamina di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto bebas dari intervensi politik yang kerap menghantui BUMN. “Pertamina di bawah Dwi harus melepas stigmatisasi soal BUMN adalah ‘mesin atm’ atau ‘sapi perahan’ politisi;” tukas Maryati. Ketiga, Dwi juga dituntut untuk meningkatkan peforma Pertamina agar benar-benar mampu menjadi tulang punggung kedaulatan energi nasional.
“Kedaulatan yang berarti kinerja yang semakin baik dalam mengelola blok-blok milik kita sendiri di dalam negeri, serta menjadi garda depan dalam strategi pengelolaan migas nasional untuk kebutuhan dan strategi ketahanan energi nasional,” tukas Maryati.
Maryati mengingatkan bahwa Pertamina harus tetap menjadi champion implementasi EITI di Indonesia. Sementara itu, Fabby Tumiwa menambahkan agar Pertamina mendukung penuh kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas, termasuk akses data dan informasi perdagangan minyak mentah, BBM dan produk lainnya yang dilakukan oleh Petral.
