Jakarta-TAMBANG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mencanangkan Program Indonesia Terang secara nasional. Pencanangan dilangsungkan di pelosok pegunungan Provinsi Papua Barat, yakni Desa Temel Sosian (Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat).
Program Indonesia Terang merupakan upaya pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat. Proyek itu juga bagian dari program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW untuk memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dari 85% pada 2015 menjadi 97% pada 2019. Infrastukturnya berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas total sekitar 9,4 megawatt (MW) serta dukungan dana Rp441 miliar.
“Anggaran sebesar itu boleh jadi kecil. Meski demikian, itu sudah sangat berarti dalam menerangi wilayah Indonesia timur, selain sebagai pemicu investasi,” papar Sudirman, Kamis (21/4).
Ketika mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Wlikmakh di Temel Sosian, Sudirman menyampaikan bahwa selama ini pembangunan prasarana ketenagalistrikan perdesaan di DTPK dianggap tak ekonomis secara bisnis hingga sepi investor. Alasannya macam-macam, bisa karena prasarana jalan dan akses transportasi yang buruk. Bisa pula karena masih lemahnya sumber daya manusia dan pendanaan.
Padahal jika listrik masuk desa, jelasnya, pertama-tama rakyat akan mendapat akses penerangan yang lebih baik. Kegiatan belajar-mengajar bisa berlangsung siang-malam, tanpa jeda. Sesudah itu, penggunaan alat-alat rumah tangga berenergi listrik akan mempermudah hidupnya. Usaha-usaha berskala rumah tangga tumbuh. Taraf kesehatan meningkat karena semakin banyak penggunaan alat-alat kesehatan modern yang membutuhkan listrik.
“Pendeknya, listrik itu vital sebagai jendela peradaban, pendorong ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan,” tukas Sudirman. Negara, imbuhnya, lantas memfasilitasi mekanisme penyediaan infrastruktur, feed-in-tariff (FIT), dan subsidi harga untuk mendorong kelayakan ekonomi pembangunan listrik pedesaan.
Hingga kini, masih ada 12.659 desa tertinggal, atau 16% dari total jumlah desa Indonesia, yang belum beroleh akses listrik dari jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari sanalah PIT diarahkan dan dimulai. Rumah tangga sasarannya berjumlah 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 9.970.286 jiwa. Dengan dukungan anggaran Rp80-an triliun, ditargetkan hingga akhir 2019 kelak 10.300 desa sudah terlistriki.
Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, saat ini masih ada 18 kabupaten yang sama sekali belum terjangkau listrik PLN, yaitu di Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Proyek tersebut, ujar Sudirman, dibangun dengan strategi inklusif, terjangkau, bertahap, serta transparan dan akuntabel. “Inklusif berarti semua pihak terkait akan aktif dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan,” terangnya. Sementara, lanjutnya, terjangkau berarti harga langganan listrik energi terbarukan tidak melampaui daya beli masyarakat. Kemudian bertahap berarti program dimulai dari desa-desa DTPK di pelosok Indonesia timur dan secara bertahap menuju ke barat. Adapun transparan dan akuntabel diwujudkan dengan menyerahkan audit dan evaluasi dampak dari program ke pihak ketiga yang terpercaya.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mengembangkan listrik pedesaan. Kebijakan pengembangan listrik lokal (off-grid) membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam PIT, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga badan usaha milik desa.
Program Indonesia Terang Tahun Anggaran 2016 dimulai dari enam provinsi kawasan Indonesia timur berikut:
Provinsi Total Kapasitas (megawatt) Anggaran (Rp miliar)
Papua 5,4 198,9
Papua Barat 3,3 91,8
Maluku 0,3 42,8
Maluku Utara 0,1 11,1
Nusa Tenggara Timur 1,1 77,2
Nusa Tenggara Barat 0,3 19,2
