Jakarta, TAMBANG – Pemerintah semakin serius mendorong hilirisasi batu bara. Ini terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/4).
“Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah, dan salah satunya adalah batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ini saya kira strategi besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar rapat.
Orang nomor satu di Indonesia ini kemudian menyebut beberapa industri turunan batu bara yang dapat dibangun, mulai dari peningkatan mutu (upgrading), pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, gasifikasi sampai pencairan batu bara.
Ia optimis dengan hilirisasi batu bara ini selain meningkatkan nilai tambah, juga bisa menekan impor bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri. Saat industri pengolahan batu bara berkembang akan menyerap semakin banyak tenaga kerja.
Ia pun meminta untuk segera menyiapkan peta jalan (roadmap) hilirisasi batu bara.
“Saya minta roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan,” ungkap Presiden seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id.
Batu ara Butuh Peta Jalan
Ia meminta dalam peta jalan tersebut ditentukan strategi dan target produk hilir yang akan dikembangkan sehingga jelas arah mana yang akan dituju. Kemudian berapa banyak yang akan diubah menjadi gas, berapa banyak yang ingin diubah menjadi produk petrokimia.
“Kemudian juga (lakukan) pemetaan kawasan yang dapat dikembangkan untuk melakukan hilirisasi industri batu bara. Ini ada di mana saja, sehingga menjadi jelas ke depan strategi besar kita ini seperti apa. Pastikan wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan kebutuhan dalam proses hilirisasi ini,” tandas Presiden Jokowi.
Ia kemudian menyebut beberapa prioritas yang bisa dikerjakan, seperti program gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) yang sangat penting sebagai substitusi dari elpiji. Selama ini Indonesia masih mengimpor elpiji sehingga jika bisa diganti dengan DME maka bisa menghemat devisa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui hilirisasi bat ubara masih terkendala aspek keekonomian serta faktor teknologi. Namun menurutnya kendala tersebut bisa diatasi jika perusahaan swasta atau BUMN mencari mitra. Ia mengatakan sampai 2019 baru lima pemegang IUPK OP yang melakukan coal upgrading dan dua pemegang IUPK-OP yang memproduksi briket batu bara.
“Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini, karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Sehingga saya kira memang harus segera diakhiri apabila nanti akan ada beberapa perpanjangan (kontrak batu bara) dengan kewajiban untuk memulai ini,” tutup Presiden Jokowi.