Beranda ENERGI Migas Presiden Jokowi Bantah Pilih Kelola Blok Masela Dengan Kilang Darat

Presiden Jokowi Bantah Pilih Kelola Blok Masela Dengan Kilang Darat

Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mengatakan bahwa presiden telah memutuskan pengelolaan untuk pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku Utara dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (onshore).

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi‎ Sapto Prabowo menuturkan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela baik itu melalui skema onshore maupun offshore.

“Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela. Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas Blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati,” ujar Johan saat dikonfirmasi oleh media, Selasa (23/2).

Johan menuturkan, untuk pengembangkan Blok Masela, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Tak hanya aspek komersial dan teknis tetapi juga aspek sosial, kultur, ekonomi, sampai dengan pengembangan kawasaan setempat.

“Presiden sudah mendengar berbagai masukan. Dan sudah memahami argumen argumen dari berbagai pihak, baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat,” tuturnya.

Yang jelas, sambung Johan, perhatian utama Presiden Joko Widodo yiatu bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku keseluruhan memperoleh manfaat secara maksimal, dari keberadaan proyek gas Masela tersebut. Tetapi tentu juga memberi manfaat yg maksimal bagi negara.

Sebelumnya diberitakan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menjelaskan pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat.

“Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin (22/2).