Presiden Joko Widodo Resmikan PLTSa Benowo
Jakarta,TAMBANG,- Satu lagi sumber energi ramah lingkungan yang dikembangkan. Kali ini energi listrik dari sampah yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSa).
PLTSa tersebut berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Percepatan pembangunan PLTSa ini tidak terlepas dari berbagai regulasi yang terbit sejak tahun 2018.
Presiden Jokowi mengatakan keinginan untuk mengolah sampah menjadi listrik sudah telintas sejak tahun 2008 ketika dirinya masih menjabat sebagai Walikota Solo. Sayanya sampai menjadi Presiden, cita-cita tersebut tak kunjung terealisasi. Oleh karenanya Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Pengalaman yang saya alami, sejak tahun 2008, saya masih jadi Walikota, kemudian jadi Gubernur, kemudian menjadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah, dari sampah ke listrik, seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi walikota,” terang Jokowi, Kamis (6/5).
Perpres tersebut diterbitkan supaya Pemerintah Daerah tidak ragu lagi untuk mengolah sampah menjadi listrik, akibat ketidakjelasan payung hukum. “(Penerbitan Perpres) Untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil kejaksaan, kepolisian, KPK, karena payung hukumnya yang tidak jelas, sehingga memutuskannya sulit,” lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan PLTSa ini. Kota Surabaya menjadi kota pertama yang berhasil mengoperasikan PLTSa, dari sejumlah daerah yang telah ditunjuk melalui Perpres No. 35 Tahun 2018.
“Kecepatan bekerja Pemerintah Kota Surabaya patut kita acungi jempol, sehingga ini selesai yang pertama. Dari 7 kota yang saya tunjuk lewat Perpres, ini yang pertama jadi. Yang lain masih maju mundur, kurang urusan tipping fee, urusan barang daerah, belum selesai. Nanti kota-kota lain akan saya perintah untuk ‘sudahlah tidak usah ruwet pakai ide-ide, lihat aja di Surabaya, tiru, copy’,” terang Jokowi.
Selain itu, untuk mempercepat proses pemilihan mitra/Badan Usaha pengelola PLTSa, diusulkan skema alternatif dalam penentuan mitra kerja melalui lelang terbuka dengan mengacu pada PP No 28/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
TPA Benowo sudah beroperasi sejak 2001, di mana sampah yang masuk mencapai 1.600 ton perhari, dengan luas laham 37,4 hektare. Pemerintah Kota Surabaya ingin melakukan pengolahan sampah yang efektif dan melibatkan masyarakat, yakni dengan implementasi Reuse, Reduce, dan Recycle (3R), hingga dapat mengurangi sampah yang masuk sampai 20 persen.
“Tetapi Pemerintah Kota lebih ingin efektif lagi. Kami melakukan kerja sama dengan PT Sumber Organik dan hasil dari kerja sama itu dapat menghasilkan listrik sebesar 11 MW, yang 2 MW dari landfill gas power plant, dan 9 MW berasal dari gasifikasi power plant,” jelas Eri.
Adapun tarif listrik dari PLTSa Landfill Gas adalah Rp1.250/kWh, sementara PLTSa Gasifikasi sebesar USD13.35 sen/kWh. Total investasi dari pembangunan PLTSa Gasifikasi Benowo mencapai USD54,2 juta atau Rp704,4 miliar. Sampah yang diolah untuk PLTSa Gasifikasi ini sebesar 1.000 ton perhari.
Untuk diketahui dari dua belas kota/provinsi yang masuk dalam daftar proyek percepatan pembangunan instalasi PLTSa berbasis teknologi ramah lingkungan, baru PLTSa Benowo yang sudah beroperasi secara komersial (COD). Dua kota sudah melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL), yakni Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta. Kota Palembang dan Kota Tangerang sudah ada pengembang dan Provinsi Jawa Barat masih dalam proses lelang.
Sementara Provinsi Bali, Provinsi Sulut, Kota Tangerang Selatan, Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Bekasi masih pada tahapan persiapan lelang, pre-Feasibility Study, atau penyusunan OBC/FBC.
