Jakarta-TAMBANG. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Maroef Sjamsoeddin mengaku pihaknya lambat dalam memenuhi komitmen pembangunan fasilitas pemurniah bijih mineral (smelter) sebagaimana MoU yang diteken Freeport dengan pemerintah.
Maroef marah besar kepada staff-nya sebab komitmen yang diteken Freeport dengan pemerintah belum juga menunjukkan perkembangan signifikan. Utamanya, terkait pembangunan fasilitas pemurnian bijih mineral. Akibatnya, izin ekspor Freeport terancam dicabut.
“Jalannya di jalur lambat. Ini yang harus saya dorong supaya cepat untuk tunjukkan komitmen ke regulator (pemerintah),”ujar mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) itu.
Maroef mengatakan, dirinya sempat marah kepada para stafnya usai mengecek beberapa komitmen yang harus dilaksanakan Freeport.
“Kenapa ini tidak di-speed up (dipercepat)?” Maroef menuturkan kembali kepada wartawan, di kantornya, Kamis (22/01)”.
Maroef menambahkan, dirinya sangat khawatir jika operasional Freeport terhenti, maka kondisi Papua akan semakin tidak menentu. Saat ini, ada 13.000 orang yang bekerja sebagai pekerja langsung di Tembagapura. Sejumlah kontraktor tambang juga sudah pasti akan terganggu juga jika operasi Freeport terhenti.
“Bila nanti terjadi pengangguran. Dampak sosialnya panjang, kepada anak istrinya juga. Perusahaan ini tidak boleh memberikan beban tambahan ke pemerintah, ke bangsa dan negara. Lapangan kerja harus terbuka, dan harus dipertahankan,” ucap Maroef.
