Jakarta, TAMBANG – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku bakal kesulitan mengejar target bauran energi sebesar 22,2 persen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Pasalnya, daya beli masyarakat masih belum memungkinkan untuk merealisasikan target tersebut.
“Affordability masyarakat berapa, yang kita tahu saat ini (daya beli) di bawah 22 persen,” kata Plt Direktur Utama PLN, Djoko Rahardjo Abumanan saat dijumpai di ajang pameran bertajuk Gas Indonesia Summit and Exhibition 2019, Rabu (31/7).
Sebelumnya, PLN sempat mengusulkan kepada Pemerintah agar porsi gas dalam bauran energi diturunkan menjadi 17,7 persen. Tapi usulan tersebut ditolak.
Pemerintah sama sekali tidak mengubah komposisi pembangkit gas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, yang dirilis beberapa waktu lalu. Porsi pembangkit gas masih sama seperti RUPTL tahun sebelumnya, dipatok sebesar 22,2 persen.
Menurut Djoko, kendala logistik menjadi hambatan utama yang dihadapi PLN dalam pemenuhan target tersebut. Sebab, sumber daya gas lokasinya jauh dari pengguna utama listrik.
“Sekarang kita bilang begini, energi gas ada di Kalimantan, ada di Sumatera, tapi beban ada di Jawa, membawanya jadi persoalan. Apakah mau di carrier atau pakai transmisi. Ini jadi pilihan,” tutur Djoko.
Sebagai informasi, Pemerintah mempertahankan porsi pembangikt gas lantaran gas dianggap memiliki karakter yang cepat mengalirkan listrik saat beban puncak. Pembangkit gas dinilai stabil dalam menghasilkan pasokan setrum.
Sementara jenis pembangkit lain, batu bara misalnya, dinilai memiliki karakter yang membutuhkan waktu lama dalam proses mengolah batu menjadi listrik.
Demikian pula pembangkit energi terbarukan, yang sifatnya intermitten atau berselang. Contohnya, energi matahari hanya dapat beroperasi di siang hari. Ketika matahari terbenam, panel surya tidak mendapat asupan energi.
“Sumber energi kan banyak, punya panas bumi, air, surya. Itu masih intermitten belum yang menjadi mass run. Memang nanti teknologi akan berkembang dengan adanya power storage,” beber Djoko.
Opsi lain untuk mengatasi beban puncak, bisa memakai tenaga bahan bakar minyak atau diesel. Tapi di sisi lain, Pemerintah punya target untuk mengurangi penggunaan minyak.
Alhasil, satu-satunya alternatif adalah dengan mempertahankan komposisi pembangkit tenaga gas dalam RUPTL.
Untuk merealisasikan rencana pembangkit tenaga gas itu, PLN menyebut tidak bisa bekerja sendirian. PLN butuh bantuan investasi dari pihak lain dalam mengejar target bauran energi tenaga gas sebesar 22,2.
“Kita atur sampai harga kelayakan. Karena harga gas kalau di Jawa murah, karena infrastruktur sudah ada. Kalau ke Indonesia timur lebih mahal transportasinya dari pada gasnya. Ini tidak bisa dibangun sendiri oleh PLN atau utility,” pungkas Djoko.
