Jakarta, TAMBANG – Pemerintah melempar wacana bakal membubarkan PT PLN Batubara (PLN BB). Anak usaha PT PLN (Persero) ini dituding sebagai kambing hitam atas kondisi krisisi pasokan batu bara ke PLTU.
Padahal faktanya, selama ini PLN BB mendapat kuota pasok ke PLTU hanya 20 persen. Sementara sisanya dipenuhi oleh unit lain.
“Banyak yang mungkin belum tahu, pada dasarnya pintu masuk ke PLN bukan hanya PLN BB, mungkin dari namanya jadi seolah pembelian batu bara lewat PLN BB saja. (Kuota) PLN BB 20 persen,” ungkap Sumber tambang.co.id yang memahami alur pasokan batu bara ke PLN, Senin (10/1).
Sedangkan kuota sisanya, sambung Sumber tersebut, dipegang oleh Divisi Batu Bara Direktorat Energi Primer PLN dengan porsi sebesar 70 persen. Divisi ini memiliki peran yang terpisah dengan PLN BB.
Kemudian, sisanya yang 10 persen terbagi menjadi beberapa pintu, ada yang dipenuhi lewat PT Artha Daya Coalindo untuk PLTU milik PT Indonesia Power, lalu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) membeli batu bara sendiri, dan terkadang Independent Power Producer (IPP) juga membeli sendiri.
“Pintu masuk batu bara ke PLN, yaitu Divisi Batubara 70 sekitar persen, Artha Daya Coalindo untuk Indonesia Power, PT PJB yang beli langsung, dan kadang IPP juga cari sendiri. Riil proporsional seperti itu,” beber Sumber tersebut.
Kontrak besar pengadaan batu bara selama ini berada di tangan Divisi Batu Bara. Sementara PLN BB tugasnya memasok batu bara ke sejumlah PLTU skala kecil dengan truk.
“Ada margin, tapi kecil sekali. Prinsipnya untuk membantu memasok PLTU strategis,” jelasnya.
Sebelumnya, wacana pembubaran PLN BB disampaikan oleh Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai PLN BB sebagai kambing hitam atas kondisi krisis pasokan batu bara PLTU nasional.
