PGN-Pertamina Harus Kompak Untuk Urai Krisis Gas Bumi di Sumut
Jakarta-TAMBANG. Krisis listrik menjadi permasalahan besar yang dialami oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Salah satu penyebabnya adalah pasokan gas bumi yang tersendat. Mantan Presiden SBY pada masa pemerintahannya pernah mengeluarkan Inpres No 14/ 2011 tentang pembangunan FSRU di Teluk Belawan.
Namun, menurut Agus Pambagyo, Pengamat Kebijakan Publik, Inpres itu dibatalkan oleh anak buah Presiden sendiri yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan memindahkan FSRU Belawan ke Lampung.
“Padahal jika FSRU Belawan tersebut tidak dipindahkan, maka krisis listrik di Sumut bisa diatasi tahun 2013,” kata Agus di Jakarta, Jumat (12/12).
Agus pernah memperkirakan bahwa pengalihan FSRU Belawan ke Lampung akan menuai masalah di kemudian hari. Ternyata kekhawatiran itu terjadi saat ini, di mana Sumatera Utara khususnya Kota Medan mengalami krisis listrik karena kekurangan gas bumi untuk pembangkit listrik.
Tidak hanya itu, industri kecil dan rumah tangga, kata Agus, juga kelabakan mendapatkan aliran listrik maupun pasokan gas bumi. Ia menegaskan commissioning pipa gas dari Arun ke Belawan tidak serta merta menyelesaikan krisis energi Sumatera Utara.
Persoalan di Sumatera Utara hanya bisa diatasi kalau ada niat baik dari kedua BUMN yang saat ini menangani bisnis gas bumi baik PGN maupun Pertamina. Pertamina tidak boleh arogan terhadap PGN, demikian juga PGN tidak boleh menjelek-jelekkan Pertamina.
Keduanya adalah dua BUMN besar yang telah terbukti menunjukkan kinerjanya demi kemakmuran rakyat. Jika mereka terus berseteru, maka yang rugi adalah rakyat. Karenanya, Agus menyarankan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said harus duduk bersama menuntaskan persoalan ini.
“Pemerintah harus segera membuat keputusan agar penderitaan rakyat Sumatera Utara khususnya Kota Medan cepat terselesaikan,” katanya.
Terhadap dua BUMN yang sering berserteru Agus menyarankan agar cepat sadar bahwa perseteruan tak akan membuahkan hasil yang baik. “Saya menyarankan kepada Pertamina agar tetap focus pada bisnis hulu, sementara PGN fokus di sector hilir. Jika kedua lembaga ini bersinergi, maka akan indah sekali Indonesia ini,” paparnya.
Agus menyesalkan tindakan kedua BUMN tersebut yang tidak produktf dengan memanas-manasi satu sama lain. Ia mengatakan bahwa ke depan jangan ada anggapan bahwa PGN tidak nasionalis sementara Pertamina nasionalis.
Nasionalisme diukur dari seberapa besar mereka bias member kemakmuran buat rakyat. PGN dan Pertamina sama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat, maka dua-duanya harus kita dukung,” tegasnya.
Hal yang sama dikemukakan oleh Suryadi Mardjoeki, Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero). Ia menyarankan PGN harus tetap dilibatkan untuk mempercepat penyaluran gas di Sumatera Utara, karena PGN yang memiliki kesiapan infrastrsuktur secara baik.
“Kalau mau mempercepat pemulihan krisis listrik di Sumatera Utara, PGN harus dilibatkan, karena dia yang lebih siap melayani penyaluran gas,” katanya.
Suryadi menegaskan, krisis listrik di Sumatera Utara mulai menemukan titik terang dengan dilakukannya commissioning pipa gas Pertamina dari Arun ke Belawan sepanjang 350 km. Dari Belawan kemudian dialirkan lagi ke industri dan rumah tangga.
Sementara pipa yang sudah siap untuk mengalirkan gas tersebut adalah pipa PGN. Untuk mempercepat penyelesaian pasokan gas, maka PGN harus proaktif menyediakan pasokan gasnya. Pertamina bisa bekerja sama dengan PGN untuk menuntaskan masalah gas di Sumatera bagian utara.
Data Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumatera Utara menyebutkan ketiadaan pasokan gas bumi di Medan mengakibatkan efek domino pada masyarakat luas, pelaku industridan pemerintah daerah setempat di Medan.
Terhentinya pasokan gas kepada pengguna gas di wilayah Medan turut mempengaruhi pengaruh omsetproduksi jasa industri maupun komersial. Apabila pada tahun 2011, omset yang dihasilkan dari penggunagas bumi adalah kurang lebih dapat mencapai 91.05 milyar Rupiah per bulan dimana pasokan gas padatahun tersebut mencapai 16 BBtud, maka pada tahun 2014 ini hanya mencapai 35 milyar Rupiah per bulandengan jumlah pasokan gas sebesar 10 BBtud.
Selain mengakibatkan dampak ekonomi secara langsung, kekurangan pasokan gas juga mengancamtutupnya industri di wilayah Medan terutama industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakutunggal.
Tutupnya industri secara langsung juga akan mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan masyarakat di wilayah Medan. Pada tahun 2011 sektor industri dan komersial dapat menyerap tenagakerja sebanyak 20.114 orang, sedangkan pada tahun 2014 berkurang menjadi 12.320 orang sehubungandengan tutupnya beberapa industri di wilayah Medan.
