Jakarta-TAMBANG. Pembangunan infrastruktur gas akan semakin masif seiring dengan rencana pemerintah untuk menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) ke dalam induk usaha (holding) BUMN energi yang dipimpin PT Pertamina (Persero).
“Kami sangat support sehingga pembangunan infrastruktur gas bisa masif karena akan bareng-bareng membangunnya,” tegas IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (20/4).
Wiratmaja mengatakan jika PGN sudah digabung dengan Pertamina, Kementerian ESDM akan semakin mudah dalam memberikan penugasan dalam pembangunan infrastruktur sehingga semakin cepat pengabungan itu terealisasi, akan lebih baik.
Tahun ini, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengembangkan jaringan gas kota di enam wilayah dengan 23.158 SR. Hingga 2017, Pertamina mendapat penugasan membangun 89.383 sambungan jaringan gas rumah tangga.
Sebanyak 26.225 sambungan rumah tangga (SR) di antaranya sudah beroperasi awal Maret 2016. Jaringan gas (jargas) yang sudah beroperasi itu tersebar di enam kota di Tanah Air, yaitu Prabumulih, Sumatera Selatan sebanyak 4.650 SR, Jambi sebanyak 4.000 SR, dan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sebanyak 4.172 SR.
Selain itu, jargas kota Pertamina juga terdapat di Bulungan, Kalimantan Timur sebanyak 3.300 SR; Sidoarjo, Jawa Timur 6.154 SR; dan Bekasi, Jawa Barat 3.949 SR.
Sementara itu, PGN berencana menambah jaringan gas bumi sepanjang lebih 600 km di 10 kota pada tahun ini, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Batam dan daerah lainnya. Pembangunan pipa gas tersebut bertujuan antara lain mendukung penyaluran gas bumi untuk rumah tangga.
PGN mencatat sudah menyalurkan gas ke lebih dari 107.690 rumah tangga di berbagai daerah hingga awal 2016. Hingga 2019, perseroan akan menambah 110 ribu sambungan gas rumah tangga, baik melalui penugasan pemerintah maupun yang dibiayai sendiri.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding BUMN energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100% sahamnya dikuasai negara akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usahanya di dalamnya.
Satya W Yudha, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina akan menjadikan pengembangan infrastruktur gas lebih efektif dan efisien. “Penguasaan infrastruktur gas menjadi satu pintu. Dengan penyatuan tersebut akan lebih banyak manfaatnya,” kata dia.
Ferdinand Hutahean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, mengatakan setelah penggabungan PGN ke Pertamina langkah awal yang harus dilakukan adalah menetapkan strategi dan skala prioritas pembangunan infrastruktur gas.
“Pembangunan infrastruktur gas ke rumah tangga harus jadi prioritas, sehingga masyarakat bisa mendapat gas murah pengganti LPG,” kata dia,
Menurut Ferdinand, jaringan infrastruktur gas industri juga perlu tetap dibangun lebih banyak lagi, sehingga harga gas juga menjadi lebih kompetitif. Dengan begitu produk-produk yang dihasilkan industri nasional juga memiliki daya saing, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri
