Jakarta-TAMBANG. Wacana pemindahan kantor Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dari Singapura ke Jakarta sempat santer terdengar. Namun, rencana ini dipastikan tidak akan terjadi.
Pasalnya, kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, ada beberapa pertimbangan yang lebih penting jika Petral tetap berada di Singapura. “Tadi disampaikan ada kelebihan manfaat bila Petral di sana,” ujar Faisal, Rabu (17/12).
Faisal memaparkan, Petral lebih berguna di Singapura sebagai perusahaan trading dari tanah air. Salah satunya mendistribusikan minyak mentah dari beberapa perusahaan migas yang dibutuhkan Indonesia.
Bahkan dijelaskan Faisal, posisi Petral sangat strategis untuk ekspansi bisnis hulu migas dari Pertamina. Faisal menilai, dengan adanya Petral efisiensi kerja Pertamina mendapatkan minyak mentah lebih cepat tercapai.
“Karena trading company minyak mentah dan BBM banyak berada di sana sehingga bisa langsung membeli,” jelas Faisal.
Sebelumnya, Anggota Tim Reformasi Migas, Djoko Siswanto mengungkapkan saran pemindahan kantor Petral akan disampaikan saat pertemuan kemarin. Namun setelah mendengarkan paparan dari pihak Petral, wacana tersebut urung dilakukan.
Djoko mengungkapkan, alasan pemindahan tersebut lantaran Petral berbadan hukum di Hongkong dan beroperasi di Singapura, dimana Petral memiliki kewajiban membayar pajak kepada dua negara tersebut.
Jika nanti Petral jadi dipindahkan ke Jakarta maka pajak yang dibayarkan itu akan masuk ke kas negara. “Dalam setahun Pertamina mengeluarkan Rp 700 triliun untuk pengadaan minyak. Kalau Petral di Jakarta maka negara dapat untung setidaknya dari pajak yang dibayarkan,” tuturnya.
Menurut dirinya, ketika tender pengadaan minyak digelar maka banyak pihak yang berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri. “Pertamina juga bisa optimalkan anak usahanya Patra Niaga yang ada saat ini,” cetusnya.
Sementara Direktur Utama Petral, Bambang Irianto mengatakan apapun yang diputuskan oleh pemerintah, pihaknya akan menerima. Bahkan jika perusahaan tersebut sampai dibubarkan sekalipun.
“Itu kan keputusan pemerintah. Saya hanya pelaksana saja. Pekerja profesional,” kilah Bambang.
