CSR

Pertama Untuk BUMN Tambang, Dokumen RIPPM PT Timah Disahkan

Egenius Soda

24 Mei 2019 — 2 min read

Jakarta,TAMBANG, Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) tahun 2019-2029 PT Timah, Tbk akhirnya disahkan. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba Yunus Saeifulhak menyerahkan dokumen tersebut kepada Direktur Operasi PT Timah, Tbk, Alwin Albar. Di kesempatan itu, Alwin mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan tim penyusun meski dengan waktu yang terbilang singkat. Ia melihatnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Sementara Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhaq dalam sambutannya berharap agar RIPPM diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan. “Salah satu tujuan utama dari RIPPM ini adalah bagaimana mensinergikan kegiatan pertambangan dengan program pemberdayaan masyarakat, jadi tidak parsial” kata Yunus. Yunus menegaskan kegiatan tambang selalu terintegrasi dengan kegiatan keekonomian masyarakat. Sehingga ketika tambang berakhir, kegiatan ekonomi baru masyarakat tetap berjalan dan berkelanjutan. Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Timah, Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani menyambut baik pengesahan dokumen RIPPM tersebut. Menurutnya, selaku BUMN pertambangan, PT Timah menjadi korporasi pertama yang telah menyelesaikan dokumen RIPPM. “Semoga semua proses dalam penyusunan hingga pengesahan dokumen ini dapat menjadi role model korporasi-korporasi lainnya di Indonesia,” tandas Riza. Pengesahan dokumen RIPPM penting baik bagi PT Timah selaku korporasi maupun bagi masyarakat dan stakeholder dimana perusahaan ini beroperasi. Penyusunan Rencana Induk PPM ini merupakan bentuk kepatuhan PT Timah, Tbk dalam melaksanakan Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam beleid tersebut dinyatakan bahwa dalam setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap perusahaan diwajibkan menyusun dan mempunyai rencana induk pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan tambang. Selain sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap regulasi, penyusunan rencana induk PPM ini juga diharapkan sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah dan bisa menginformasikan strategi isu prioritas pelaksanaan RPJMD 2019 untuk pembangunan di wilayah masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah stakeholder dari wilayah operasi Bangka, Belitung dan Kepulauan Riau dan Riau. Dikesempatan tersebut PT Timah,TBk juga memaparkan inisiasi pengembangan prakarsa multipihak dalam mewujudkan model percontohan program PPM tahun 2019-2021. Untuk diketahui proses penyusunan dokumen RIPPM melewati tahapan yang cukup panjang. Dimulai dari social mapping, pendataan dan penyerapan informasi stakeholder. Kemudian sosialisasi internal dan koordinasi, dilanjutkan dengan focus group discussion dan konsultasi multipihak.

Artikel Terkait

Peringati HUT ke-33, PAMA Gelar Gowes for Charity dan Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan

Jakarta, TAMBANG – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) menggelar kegiatan tahunan Gowes for Charity 2026 pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan ini memadukan olahraga bersepeda dengan aksi sosial melalui penyaluran bantuan kepada anak-anak Panti Asuhan Al Sakinah di Jakarta. Kegiatan yang dipusatkan di Head

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Jakarta, TAMBANG — PT Multi Power Adi Tama (Multi Power Group) memperkuat komitmennya sebagai mitra solusi efisiensi bagi industri alat berat melalui pendekatan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan operasional pelanggan. Perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu pelanggan menentukan solusi yang sesuai dengan karakter pekerjaan, target performa, dan kemampuan anggaran.

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan