Masuk Daftar
Tambang Today

Perpanjangan Kontrak Freeport Terhambat Izin Lingkungan

Ragil Wibowo

Ragil Wibowo

— 1 min read
Perpanjangan Kontrak Freeport Terhambat Izin Lingkungan
Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan , salah satu kendala negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia adalah masalah izin lingkungan.   Kantor Berita Antara, pada Jumat (6/7), melansir, perpanjangan izin itu belum sepenuhnya selesai dilakukan karena masih ada proses yang harus diselesaikan sejumlah pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum.   Pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PT FI), hingga satu bulan ke depan atau tepatnya hingga 31 Juli 2018.   “Perpanjangan IUPK ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang ditandantangani pada 29 Juni 2018,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.   “Jadi kami telah menerbitkan Kepmen 1872/K30MEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia. Serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan keputusan Menteri tersebut,” ujar Bambang.   Bambang menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 1872 tahun 2018 tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia.   “Intinya  SK 413 (tahun 2017) direvisi dalam rangka memberikan IUPK Operasi Produksi kepada PT Freeport Indonesia dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya (Kepmen ESDM) 413,” jelas Bambang.   Dengan diterbitkannya perpanjangan IUPK tersebut, diputuskan pula PT Freeport Indonesia, Bambang menegaskan,  dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi isi dari Kepmen 1872 hanya dua itu saja,” tegas Bambang.   “Mereka meminta untuk masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Yang lingkungan memang memerlukan waktu sehingga pemerintah memberikan waktu kembali selama satu bulan untuk menyelesaikannya,” pungkas Bambang.   Sumber: Antara

Artikel Terkait

ASPEBINDO Dorong Kolaborasi Percepat Pengembangan Bioenergi di Indonesia

ASPEBINDO Dorong Kolaborasi Percepat Pengembangan Bioenergi di Indonesia

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pengusaha Batubara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO) mendorong penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan bioenergi di Indonesia. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang mengemuka dalam Bioenergy Summit 2026 yang digelar ASPEBINDO, Rabu (26/8). Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira mengatakan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan sinergi

By Rian Wahyuddin
Sukses Dalam Pengeboran di Sumur Semberah-206, Elnusa Perkuat Rekam Jejak Operational Excellence di Bisnis Hulu

Sukses Dalam Pengeboran di Sumur Semberah-206, Elnusa Perkuat Rekam Jejak Operational Excellence di Bisnis Hulu

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan jasa energi terintegrasi, PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), kembali menunjukkan kapabilitas operational excellence pada layanan hulu migas. Kali ini perusahaan yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina sukses melaksanakan pengeboran Sumur Semberah-206 (SEM-20-US) milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) Zona 9 di Kutai Kartanegara,

By Egenius Soda