Pengusaha Bauksit Masih Berharap Dapat Insentif

Pengusaha Bauksit Masih Berharap Dapat Insentif
Foto Istimewa
Jakarta-TAMBANG. Angin segar rupanya tak jadi berhembus dikalangan pengusaha tambang bauksit lantaran wacana dibukanya pintu ekspor bagi komoditas tersebut masih menjadi isu belaka.   Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Erry Sofyan mengatakan akibat aturan tersebut banyak perusahaan bauksit yang gulung tikar. Dari 182 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), sekitar 77 IUP terpaksa berhenti beroperasi.   Selama satu tahun lebih, lanjut Erry, sejumlah perusahaan tersebut tidak memiliki pendapatan. Efeknya, pembangunan fasilitas pengolahan mineral mentah (smelter) yang menjadi salah satu syarat untuk bisa ekspor malah tersendat.   “Sejak adanya larangan ekspor, situasinya jadi sulit. Ada 77 pemegang IUP terpaksa berhenti beroperasi. Pembangunan smelter juga jadinya mandek. Kan ngga ada pemasukan. Biayanya juga ga murah,” ungkap Erry dalam seminar nasional kompasiana bertajuk ‘Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia’ di Jakarta, Senin (25/5).   Selain itu, dikatakan Erry, dampak lainnya adalah perusahaan-perusahaan itu terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. “Kurang lebih ada 40 ribu tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan,” terangnya.   Sejak adanya larangan itu, hitungannya, potensi kredit macet untuk alat-alat pertambangan mencapai Rp40 triliun. Negara juga mengalami kerugian yang cukup besar. Diperkirakan, dari devisa masuk Rp17,6 triliun per tahun, pajak sekitar Rp4,1 triliun per tahun, sementara dari PNBP sebanyak 0,6 triliun per tahun.   Melihat fakta itu, Erry berharap pemerintah bisa memberi pelonggran. Dengan begitu, para pengusaha itu bisa mendapat pemasukan dan meneruskan pembangunan smelter yang sempat terhenti.   Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menegaskan bahwa komoditas yang boleh diekpor hanya mineral olahan dan hasil pemurnian, tak terkecuali bauksit.   “Tidak benar jika ada yang bilang akan dibuka kembali. Sejauh ini kita konsisten dan kuat untuk program hilirisasi, jadi pelonggaran ekspor itu hanya sebatas wacana saja,” ungkap Sudirman.   Bahkan, ia memastikan, pemerintah tidak akan merevisi Peraturan menteri (Permen) No 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan pemurnian Mineral dan Negeri sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang mengatur ekspor mineral.  

Artikel Terkait

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Jakarta, TAMBANG — PT Multi Power Adi Tama (Multi Power Group) memperkuat komitmennya sebagai mitra solusi efisiensi bagi industri alat berat melalui pendekatan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan operasional pelanggan. Perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu pelanggan menentukan solusi yang sesuai dengan karakter pekerjaan, target performa, dan kemampuan anggaran.

By Rian Wahyuddin
Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

By Rian Wahyuddin
Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

By Rian Wahyuddin