Tambang Today

Pengamat Nilai Divestasi Freeport Tidak Ekonomis

Muflihun Hidayat

16 Mei 2018 — 1 min read

Faisal Basri saat seminar 'Sejarah dan Manfaat Investasi Asing di Sektor Pertambangan' di Jakarta, Selasa (15/5).

Jakarta, TAMBANG – Ekonom Faisal Basri menyayangkan langkah pemerintah, dalam proses divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia. Faisal menyebutkan, langkah yang dilakukan pemerintah tidak ekonomis. “Kalau saya punya uang USD5 miliar, saya akan buka opsi baru. Kan Freeport sudah mengembalikan 120 ribu hektar. Kenapa kita enggak kembangkan dari nol yang green flied (lahan hijau),” kata Ekonom Faisal Basri saat ditemui di Hotel JS Luwamsa, Jakarta (15/5). Maksud Faisal, angka USD5 miliar merupakan kalkulasi kasar dari harga 51 persen saham Freeport. Di mana asumsi harga 40 persen Participating Interest (PI) milik Rio Tinto di Tambang Grassberg dibanderol USD3,6 miliyar oleh Morgan Stanley. Rencananya, jika negosiasi pemerintah dengan Rio Tinto soal PI sebesar 41 persen itu berlangsung lancar, maka PI akan dikonversi menjadi saham pemerintah di tambang Grassberg. Uang senilai USD5 miliar itu, menurut Faisal, lebih baik digunakan untuk eksplorasi lahan hijau, hasil penciutan dari eksplorasi Freeport yang sudah diserahkan kepada pemerintah. Luas lahan hijau tersebut mencapai 120 ribu hektar. Saat ini, cakupan wilayah tambang Grassberg hanya seluas 90 ribu hektar. Kondisi ini akan semakin tidak ekonomis dengan melihat puing-puing tambang Grassberg yang open pit sudah habis. Sehingga penggalian akan semakin memakan biaya besar nantinya. “Penggaliannya susah, open pit sudah habis. (kepemilikan sahamnya) 51 persen pula. Kalau (mengerjakan) green field bisa 100 persen (kepemilikan) sahamnya,” ujar Faisal. Selain itu, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku wakil pemerintah yang bertugas menuntaskan divestasi, ketika berhasil memiliki mayoritas saham Freeport, ia akan memiliki kewajiban membangun smelter. Kewajiban ini tentu akan menjadi beban tersendiri bagi Inalum.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan