Jakarta-TAMBANG. PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran harga saham untuk 10,64% senilai US$,1,7 miliar. Konon Pemerintah telah menganyatakan keberatan atas harga yang ditawarkan tersebut. Keberatan ini disampaikan lewat Surat tanggapan yang ditujukan para PT Freeport Indonesia.
Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) Budi Santoso mengatakan selama ini harga saham dihitung dari Net Present Value (NPV) dalam hal ini sesuai dengan pendapatan dan investasinya serta umur tambangnya. Juga dihitung izin dan risiko serta tanggungjawab yang lain ketika tambang ditutup.
Sebagaimana diketahui, NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini.
Menurut Budi, perhitungan yang seharusnya berdasarkan cost replacement yaitu berdasarkan nilai asset yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. “Seharusnya untuk kontrak karya berdasarkan cost replacement karena mineral yang belum dibayar royaltinya adalah milik negara,”kata Budi.
Ini jika Pemerintah benar-benar memperlakukan pemegang Kontrak Karya sebagai kontraktor Pemerintah dan bukan pemilik mineral. “ Karena kalau berdasarkan cost replacement maka hanya mengganti fix assetnya PT Freeport Indonesia dikurangi hak-haknya Pemerintah. Dan menurut Kontrak Karya semua falisitas yang dipakai publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan pelabuhan dan lainnya harus dikembalikan ke Pemerintah,”kata Budi.
Budi menilai harga saham sebesar US$1,7 miliar tersebut kalau PT Freeport Indonesia beroperasi sampai 2041. Sementara izinnya hanya sampai 2021. Dari hitungannya total asset PT Freeport Indonesia di 2014 senilai US$9,1 miliar dan fix asset setelah dikurangi noncurrent liabilities senilai US$2,7 miliar menjadi US$7,4 miliar. “Jadi maksimumnya US$4,7 miliar dan itu 100% sehingga kalau 10% hanya US$470 juta,”ungkap Budi.
