Migas

Pengadilan Menangkan PGN, Batalkan Keputusan KPPU

Ragil Wibowo

01 Feb 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akhirnya menang dan ditetapkan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Ketetapan tersebut membatalkan putusan sebelumnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyatakan PGN bersalah karena memonopoli harga jual gas bumi di Medan, Sumatera Utara. “Pengadilan telah membatalkan keputusan KPPU tertanggal 14 November 2017 dengan memutuskan bahwa PGN tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Kamis (1/2). Sebelumnya, Majelis Hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam menentukan harga jual gas bumi. Atas vonis ini, KPPU memutuskan agar PGN membayar denda sebesar Rp9,9 miliar. Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan PGN telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price), dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri saat menetapkan kenaikan harga gas Agustus-November 2015. Setelah itu, PGN membetuk Tim Kuasa Hukum dan mengajukan keberatannya ke PN Jakarta Barat. Melalui beberapa pertimbangan, Majelis Hakim PN Jakarta Barat akhirnya mengabulkan keberatan PGN secara seluruhnya. Serta mewajibkan KPPU untuk membayar biaya yang timbul dalam persidangan ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PN Jakarta Barat menilai perkara Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) tidak semestinya diurus oleh KPPU. Sebab, perkara tersebut merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1999. “Menurut Majelis Hakim, perkara PJBG bukan merupakan kewenangan KPPU melainkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” papar Rachmat. Pertimbangan lain yang juga menguatkan pembatalan keputusan KPPU tersebut, kata Rachmat, terkait dengan objek perkara yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli. Penetapan harga oleh PGN telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Majelis Hakim juga menilai, lanjut Rachmat, penetapan harga oleh PGN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Peraturan Menteri ESDM No 19/2009. “Dengan begitu, Majelis Hakim memutuskan, PGN tidak terbukti melanggar Pasal 17 UU Anti Monopoli,” tutup Rachmat. (muflihun hidayat)

Artikel Terkait

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang

Bangun Gudang di Osowilangun Surabaya, CKB Perkuat Konektivitas Industri hingga Indonesia Timur

Jakarta, TAMBANG — PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menghadirkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya. Aksi ini sebagai penghubung bagi industri logistik di Jawa Timur, dan konektivitas penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. “Fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas ini merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur

Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, PTBA Raih Apresiasi Waste4Change

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih apresiasi dari Waste4Change melalui kategori Strategic Partnership & Innovation Award atas inisiatif dalam proyek Jasa Konsultan Studi Pendahuluan dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Apresiasi tersebut diberikan dalam