Pemerintah Tugaskan Pertamina Kelola Infrastruktur Energi
Jakarta-TAMABNG- PT Pertamina (Persero) mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi guna mendukung pemerataan energi di seluruh pelosok Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp 2,05 triliun. Vice President Corporate Communcation Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina akan semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai National Energy Company yang menjalankan usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir migas.
Menurut Wianda, terdapat 15 titik terminal BBM yang tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur dengan anggara Rp212 miliar dengan total kapasitas 72.000 KL, tiga titik depot pengisian LPG di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua senilai Rp870 miliar berkapasitas total 6.000 MT, dan konversi BBM ke bahan bakar gas untuk 5.000 nelayan dengan anggaran Rp71,25 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Proyek infrastruktur gas tersebut meliputi pembangunan LNG mini yang tahun ini memasuki fase engineering dengan pendanaan sebesar Rp42,8 miliar, pipa gas bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp120 miliar, jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Cilegon, dan Balikpapan senilai Rp605 miliar, pendistribusian konverter kit untuk transportasi senilai Rp31 miliar, dan pembangunan SPBG di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp95 miliar.
“Pertamina sangat berterimakasih atas kepercayaan pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi yang didanai oleh APBN dan proyek pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah. Apabila infrastruktur ini tuntas dibangun, akan melahirkan efisiensi pendistribusian energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang selama ini pasokan energinya masih bergantung pada wilayah lain,” ujar Wianda di Jakarta, Senin (29/2).
Untuk jaringan gas bumi bagi rumah tangga, Pertamina melalui Pertagas Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Gas telah mengoperasikan jaringan gas kota di Kota Jambi, Sengkang, Prabumulih, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pengguna sekitar 21.000 sambungan rumah tangga. Sesuai penugasan pemerintah, pada tahun 2016 ini Pertamina menargetkan akan mengalirkan gas di beberapa kota, meliputi Kabupaten Sidoarjo tahap kedua, Ogan Ilir, Subang, Bontang dan Lhokseumawe.
Dengan penambahan penugasan dari pemerintah di Prabumulih, Balikpapan, dan Cilegon, dengan jumlah total sekitar 40.000 SR. Jika pengoperasian gas kota ini telah berjalan seluruhnya, maka jumlah sambungan gas rumah tangga yang dikelola Pertamina akan mencapai 102.000 SR.
Selain penugasan pemerintah, Pertamina juga secara korporasi juga akan membangun infrastruktur untuk perkuatan ketahanan energi nasional. Beberapa proyek yang sedang dalam proses pembangunan, seperti Proyek Langit Biru Cilacap, Optimalisasi kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan RFCC Cilacap, inisiasi RDMP untuk Cilacap dan Balikpapan, penuntasan proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sambu, terminal LPG Pressurized Sumatera Barat dan Bali berkapasitas total 6.000 MT, terminal LPG Refrigerated Jawa Barat dan Arun dengan kapasitas total 176.000 MT, dan dua proyek baru terminal LPG Refrigerated Kalimantan Timur dan Jawa Timur dengan kapasitas total 188.000 MT.
Adapun untuk infrastruktur gas bumi Pertamina fokus menuntaskan proyek-proyek besar seperti pipa transmisi Gresik-Semarang, Porong-Grati, Muara Karang-Tegal Gede, Belawan-KIM-KEK dengan total panjang sekitar 500 KM. “Penambahan pipa transmisi gas oleh Pertamina melalui anak perusahaannya, yaitu Pertamina Gas diharapkan dapat mendukung target-target pemerintah dalam upaya optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik,” katanya.
Rinaldy Dalimi, Anggota Dewan Energi Nasional, mengapresiasi sikap Pertamina yang berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur energi untuk ketahanan nasional. Selama dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan yang diperuntukan dengan baik dan diiringi dengan kebijakan yang seirama dan konsisten dari semua pemangku kepentingan, Rinaldy menilai itu baik. []
