Pemerintah Teken Mou Kembangkan Panas Bumi di Mataloko

Pemerintah Teken Mou Kembangkan Panas Bumi di Mataloko
Foto: Kementerian ESDM
Jakarta, TAMBANG- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang cukup besar di antaranya di Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei.   Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan, Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.   Salah satu upaya percepatan yang dilakukan Dadan bersama Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN, Sripeni Inten Cahyani dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko pada Minggu (18/7).   “Seiring dengan berkembangnya wisata di wilayah tersebut, kebutuhan listrik di NTT terus meningkat. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (25/7).   Dalam kerja sama ini, Kementerian ESDM melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dan BLU LEMIGAS, akan melaksanakan beberapa studi panas bumi, meliputi studi mitigasi resiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan peralatan rig hidrolik (mobile hydraulic rig) LEMIGAS. Sebelumnya BLU LEMIGAS dan PLN telah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PLN.   Peran Badan Geologi dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), karena memiliki kemampuan dan peralatan untuk pemboran eksplorasi panas bumi. PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang menangani bidang infrastruktur gas dan penyediaan tenaga listrik panas bumi, ditugasi untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKPO) Mataloko dalam pembangunan PLTP 2,5 MW.   Untuk diketahui, dari 12 wilayah prospek panas bumi di Pulau Flores, terdapat tiga wilayah yang mendapat izin pengelolaan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), yaitu Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang mencapai 12,5 MW.   Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, diharapkan ke depan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT secara signifikan. Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi NTT termasuk yang terendah di Indonesia, hingga bulan Juni 2019 sebesar 72 persen.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda