Jakarta-TAMBANG. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan skema penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) ke PT Pertamina (Persero) dalam payung holding BUMN energi akan diatur dalam peraturan pemerintah.
“Kajian tinggal prosesnya, saya kira tidak akan memakan waktu yang lama.Jadi saham negara di PGN diberikan ke Pertamina,” ujar Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Edwin, penggabungan PGN ke Pertamina masih harus menunggu pembahasan penbentukan holding BUMN selesai. Kementerian BUMN menargetkan pembahasan tersebut bisa selesai dalam dua bulan ke depan.
Pemerintah saat ini menguasai 56,96% saham PGN. Sisanya, 43,04% saham dikuasai publik. Pada perdagangan Jumat (22/4), harga saham PGN ditutup naik Rp 95 atau 3,7% ke level Rp 2.665 dibandingkan penutupan perdagangan Kamis.
Setelah saham PGN yang dikuasai pemerintah diberikan ke Pertamina, DPR meminta sisa saham yang dikuasai publik dibeli kembali (buyback). Dengan begitu, Pertamina akan menguasai penuh PGN. Hari Purnomo, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan salah satu cara mensinergi pembangunan infrastruktur gas adalah dengan membentuk holding BUMN energi yang menggabungkan PGN dengan Pertamina.“Jadi, digabung berada dalam satu holding. Ke depan bisa saja saham swasta di PGN di buy back,” katanya.
Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, mengatakan dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.“Jadi jika sudah di buyback diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik,” katanya.
PGN pada 2016-2019 berencana menambah jaringan pipa gas baik transmisi maupun distribusinya sepanjang lebih dari 1.680 Km. Infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun sepanjang lebih dari 1.680 km tersebut di antaranya adalah proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa Distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.
Dengan tambahan pipa gas sepanjang lebih dari 1.680 km tersebut, akan membuat jumlah pipa gas bumi PGN yang saat ini sebanyak 6.986 km, pada 2019 nanti menjadi lebih dari 8.660 km. Jumlah ini akan meningkatkan kemampuan penyaluran gas PGN mencapai 1.902 MMSCFD.
Sementara itu, Pertamina hingga kini tercatat sebagai satu-satunya perusahaan energi di Indonesia yang menguasai mata rantai bisnis gas secara terintegrasi. Bisnis gas yang dijalankan Pertamina saat ini tak lepas dari kontribusi empat anak usaha di sektor eksplorasi dan produksi, yaitu PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, dan PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
Dari tiga anak usaha di dalam negeri saja, Pertamina memproduksi gas sebanyak 1,63 miliar kaki kubik per hari.Gas yang diproduksi anak usaha Pertamina, sebagian langsung disalurkan melalui pipa oleh PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha Pertamina di sektor distribusi dan transmisi gas, ke konsumen. Jaringan pipa transmisi open acces Pertamina saat ini mencapai 2.200 kilometer.
Dampak Positif
Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina akan memberikan dampak positif, tidak hanya untuk konsumen gas, namun juga bagi kinerja kedua perusahaan. “Dengan penggabungan dan integrasi infrastruktur gas, seharusnya harga gas untuk konsumen akan lebih murah,” tegasnya, Minggu (24/4).
Pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Industri Pengguna Gas Bumi Indonesia hingga saat ini masih mengeluhkan tingginya harga gas, sehingga menyulitkan untuk berkompetisi. Padahal, gas berkontribusi 40%-50% terhadap total biaya produksi.
Data Forum Industri Pengguna Gas menyebutkan, harga gas bumi untuk industri di Malaysia sebesar US$3,69 per MMBTU dan US$3,94 per MMBTU di Singapura. Sementara itu, di Indonesia harga gas bumi untuk industri mencapai US$8,29 per MMBTU di Jawa Timur, dan sekitar US$7 per MMBTU di Jawa Barat.
“Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah,” ujar Ahmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam.