Pemerintah Koreksi Target Tambahan Ekspor Batu Bara
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah berupaya realistis terkait rencana tambahan ekspor batu bara yang ditarget 100 juta ton.
Terbaru, Kementerian ESDM mengoreksi target hanya mungkin terealisasi 20 juta ton saja.
“Kan itu sudah hanya 20 juta (ton),” kata Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (Dirjen Minerba), Bambang Gatot Ariyono kepada tambang.co.id saat dijumpai di kompleks parlemen, Kamis (6/9).
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan akan menambah volume ekspor hingga 100 juta ton sampai akhir tahun. Tambahan ini diharapkan, bisa mengurangi defisit neraca berjalan yang sedang terjadi.
Saat rencana tersebut bergulir, beberapa perusahaan batu bara mengajukan minatnya. Bahkan sempat dikabarkan kalau pengajuan tersebut totalnya mencapai 25 juta ton, dan sudah disetujui.
“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batu bara, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi total 25 juta ton dan telah disetujui. Persetujuan sudah ditandatangan Menteri ESDM. Harga batu bara saat ini baik untuk meningkatkan devisa,” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan dan Informasi Publik Kementerian ESDM, Agung pribadi beberapa waktu lalu.
Dari total 25 juta ton itu, diprediksi devisa yang mengalir ke negara mencapai USD 1,5 miliar. Saat ditanya progres terkini, Agung membenarkan kalau realisasi tambahan ekspor hanya akan mencapai 20 juta ton saja.
Adapun nama-nama perusahaan yang diketahui mengajukan tambahan ekspor, dan telah disetujui, di antaranya PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Borneo Indobara.
Sejumlah perusahaan batu bara lainnya, yang dikonfirmasi oleh tambang.co.id, mengatakan tidak berminat untuk menambah produksi untuk ekspor. Mereka di antaranya, PT Adaro Energi, PT ABM Investama, dan PT Mitrabara Adiperdana.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) pun demikian, ia menyampaikan keraguannya saat rencana tambahan ekspor digulirkan. APBI tak yakin soal peningkatan volume ekspor batu bara bisa terealisasi sampai 100 juta ton. Pasalnya, durasi yang diberikan oleh pemerintah untuk menggenjot produksi terlalu singkat.
“Rencana tersebut positif untuk membantu neraca transaksi berjalan kita yang defisitnya makin melebar, cuma tantangannya apakah perusahaan-perusahaan bisa memanfaatkan oportunity tersebut dalam waktu singkat di sisa tahun ini,” ungkap Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia.
