Pemerintah Kembali Didesak Serahkan Blok Mahakam ke Pertamina
Vicharius DJ [email protected]
Jakarta-TAMBANG. Kontrak pengelolaan blok Mahakam yang saat ini dipegang oleh PT Total Indonesie sebagai operatornya masih menjadi tanda tanya. Padahal, kepastian diperpanjang atau tidaknya kontrak itu sudah harus diputuskan tahun ini atau tiga tahun sebelum masa kontrak berakhir di 2017.
Pemerintah baru pimpinan Presiden Joko Widodo pun hingga kini belum memutuskan nasib kontrak blok Mahakam di Kalimantan Selatan. Ketidakpastian ini menyebabkan pertentangan banyak pihak yang ingin memperebutkan penguasaan blok ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Resource Study (Iress), Marwan Batubara, mendesak pemerintah untuk menyerahkan penguasaan blok Mahakam ke Pertamina. Iress memang dikenal paling vokal menyerukan agar PT Pertamina (Persero) mendapatkan jatah di blok yang potensinya masih tinggi itu.
"Tidak ada kata lain, pemerintah harus menyerahkan pengelolaannya pada Pertamina. Jika diserahkan ke Pertamina, maka negara bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak," ungkapnya saat berbicara dalam peluncuran buku "Kembalikan Mahakam: Memang Hak Kami", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11).
Marwan meyakini bahwa potensi migas yang terkandung di dalam blok Mahakam sungguh luar biasa sehingga membuat perusahaan asal Prancis itu mati-matian mempertahankannya. "Cadangan minyak di sana menurut SKK Migas sekitar 50 juta barel. Sedangkan cadangan gasnya sekitar 2-10 TCF. Ini sangat besar." bebernya.
Dalam satu tahun, total keuntungan bersih yang didapatkan oleh Total E&P sebesar US$ 1,47 miliar. Sedangkan investasi yang ditanamkan hanya sekitar Rp 1,33 miliar dengan IRR (Internal Rate of Return) sebesar 28%.
"Ini yang bikin asing ngotot mempertahankan penguasaan blok Mahakam. Jadi kami berharap agar pemerintah baru tidak mendengar antek-antek asing dan mempercayakan perusahaan dalam negeri untuk mengelolanya," tegasnya.
Seperti diketahui, Blok Mahakam telah dikuasai selama 50 tahun oleh Perusahaan asal Prancis, Total SA. Kontrak KerjaSama (KKS) pertama dimulai pada 1967-1997 dan KKS kedua pada 1997-2017. Selain Total, perusahaan asal Jepang, Inpex pun memiliki kontribusi saham sebesar 50%.
