Mineral

Pemerintah Diminta Konsisten Larang Ekspor Ore Mineral

Egenius Soda

03 Nov 2016 — 2 min read

Jakarta-TAMBANG.Sikap konsisten pemerintah terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah demi kesinambungan program hilirisasi patut diapresiasi mengingat sejumlah dampak positif yang dapat dipetik dari kebijakan tersebut. Ketua Asosiasi Smelter Indonesia R Sukhyar mengatakan, larangan ekspor mineral mentah merupakan elemen vital bagi kesinambungan program hilirisasi. Pemerintah sudah sepatutnya konsisten menerapkan kebijakan larangan ekspor ore. Sejauh ini sudah banyak kemajuan, terutama di komoditas nikel dan bauksit. Di sektor nikel, produksi smelter telah mencapai 217,500 ribu ton dan akan meningkat menjadi 363 ribu ton pada tahun depan. “Bayangkan untuk bijih nikel saja dibutuhkan kurang lebih 28 juta ton. Pembukaan ekspor bahan mentah, kendati menggunakan skema bea keluar, tetap akan mengancam kesinambungan pasokan bahan mentah ke smelter. Jangan sampai kemajuan yang sudah dicapai ini malah menjadi mundur karena keinginan satu dua perusahaan. Perusahaan yang sudah membangun smelter di Indonesia lalu dimatikan lagi dengan kebijakan baru,” katanya. Sukhyar menambahkan, pihaknya sangat menghargai langkah pemerintah yang menangguhkan relaksasi dan konsisten terhadap larangan ekspor. Sikap konsisten tersebut sangat mahal harganya mengingat sejumlah smelter bergantung dari kebijakan itu. Beberapa smelter di luar negeri, seperti di Tiongkok bahkan saat ini sudah merelokasi pabriknya ke Indonesia karena kebijakan larangan ekspor. Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk maju ke tahap industrialisasi pertambangan. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah menegaskan, kesinambungan program hilirisasi perlu dijaga karena merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam memberikan kepastian regulasi bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan dalam memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat merupakan mandat konstitusi kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral salah satunya. Arah positif ini harus terus dipertahankan, jangan sampai pemerintah kendur dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban membangun industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. “Jika ditarik ulur, sama saja pemerintah menciptakan ketidakadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang mengelola sumberdaya mineral di Indonesia,” imbuhnya. Maryati menambahkan, kebijakan larangan ekspor sebagai bagian dari strategi hilirisasi sumberdaya mineral, yang diikuti oleh transparansi dan perbaikan tata kelola akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Paling tidak, hal tersebut dapat menahan laju eksploitasi besar-besaran sebagaimana terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Melalui konsistensi kebijakan hilirisasi yang diikuti dengan penataan pengelolaan pertambangan, lanjut dia, pemerintah akan dapat mengendalikan laju eksploitasi dan produksi sesuai dengan kebutuhan pasokan industri pengolahan (smelter) di dalam negeri. “Tidak ada lagi kegiatan pertambangan yang membabi buta, tidak memperhatikan daya dukung dan keseimbangan lingkungan, serta tidak lagi menimbulkan konflik sosial karna minimnya konsultasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat lingkar tambang,” tegasnya.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat