Mineral

Pemerintah Akui Kebijakan Hilirisasi Harus Direvisi Agar Konsisten

Esti Widyasari

14 Agt 2015 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta – TAMBANG. Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan hilirisasi mineral untuk peningkatan nilai tambah. Namun ia pun mengakui perlunya revisi peraturan perundangan secara menyeluruh, agar terjadi konsistensi dasar hukumnya. “Kami berpandangan, dan saya kira demikian juga Panitia Kerja (Panja) Minerba, ada banyak aturan-aturan yang harus diluruskan kosistensinya, antara undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, sampai pada peraturannya,” ujar Sudirman Said, Kamis (13/8) di Jakarta. Karena it pula, pemerintah telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkai secara keseluruhan seluruh peraturan perudangan terkait. Catatannya adalah agar tetap mengedepankan kepentingan nasional. “Perubahan peraturan perundang-undangan yang baik pasti berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada golongan atau perusahaan tertentu,” ujar Sudirman. Ia mengaku pihak pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ini tak lepas dari kondisi saat ini, dengan rendahnya harga komoditi. Sehingga, menjaring investasi dianggap sebagai hal yang penting.

Pemerintah Akui Kebijakan Hilirisasi Harus Direvisi Agar Konsisten

Esti Widyasari

Artikel Terkait

Tim Patroli PHM Berhasil Selamatkan Enam Awak Kapal Masyarakat yang Tenggelam di Perairan Mahakam

Maknai Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Infrastruktur Energi

Agincourt Resources Kembali Gelar OlympiAR 2026, Kompetisi Geosains Nasional bagi Mahasiswa

International Hardware Fair Indonesia Kembali Hadir untuk Edisi Kedua, Dibuka 24–27 September 2026 di NICE PIK 2