Jakarta-TAMBANG. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memanfaatkan potensi panas bumi sebagai sumber energi. Dalam waktu dekat setidaknya ada lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) akan dilelang.
Hal ini disampaikan Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak saat ditemui di Workshop Panas Bumi di Bandung beberapa waktu lalu. Bahkan menurut Yunus lelang tersebut diperkirakan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang.
“PP No. 17 tahun 2017, yang juga mengatur soal aturan lelang kan baru diresmikan, jadi kami akan sosialisasikan dulu. Kemungkinan bulan depan sudah bisa dimulai,” ujarnya.
Dalam PP No. 17 tahun 2017 ini ada dua poin yang menjadi perhatian yaitu soal program kerja dan komitmen eksplorasi. “Dulu kan yang menang lelang adalah peserta yang menawarkan harga paling rendah, tapi itu jadi tidak ekonomis. Proyeknya malah tidak jalan. Istilahnya tidak bankable. Kalau diaturan yang sekarang nih, misalnya perusahaan A akan membuat satu lubang, si B dua lubang,lalu si C tiga lubang artinya yang menang tentu saja yang membuat tiga lubang, karena pasti banyak duit,” jelasnya.
Hal itu yang akan menjadi jaminan untuk membuat komitmen eksplorasi, dimana pemenang lelang diwajibkan membayar harga dasar data WK sebagai PNBP. Juga menempatkan dana di bank yg berstatus BUMN dengan besaran US$10 juta untuk PLTP berskala 10MW, dan US$5 juta untuk PLTP di bawah 10MW.
“Semuanya itu harus dipenuhi setelah empat bulan ditetapkan sebagai pemenang lelang,” jelasnya.
Untuk diketahui,kelima WKP yang akan dilelang yaitu Gunung Hamiding di Provinsi Maluku Utara, yang diperkirakan memiliki cadangan 265 MW , dengan rencana pengembangan kapasitas dari 20 MW.
Kedua, daerah Simbolon Samosir kerja panas bumi di Sumatera Utara, dengan estimasi cadangan rencana kapasitas 150 MW dan pengembangan 110 MW. Yang ketiga, wilayah kerja Oka Ile Ange di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan cadangan dari MW dan pengembangan rencana kapasitas 40 dari 10 MW. Ketiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2024.
Sementara dua wilayah kerja panas bumi lainnya yang akan ditawarkan tahun ini adalah wilayah kerja Bora Pulu di Sulawesi Tengah dengan rencana pembangunan 40 MW. Lalu ada WKP Gunung Sirung di Nusa Tenggara Timur dengan rencana kapasitas 5 MW. Dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ini direncanakan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2025.
Upaya yang dilakukan ini tidak lain untuk meningkatkan kontribusi panas bumi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Apalagi dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) ditetapkan porsi Energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sebesar 23%. Dimana panas bumi merupakan kontribusi terbesar untuk energi baru dan terbarukan.
