Pembangunan PLTU Tabalong Capai 85,68 Persen

Pembangunan PLTU Tabalong Capai 85,68 Persen
ilustrasi
Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andi Nursaman Sommeng menjelaskan, pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan, saat ini sudah mencapai 85,68 persen.   “Ya, sudah mencapai 85,68 persen,” katanya saat ditanya oleh tambang.co.id, di Kantor Kementerian ESDM, Senin (12/2).   PLTU yang dikembangkan oleh PT Tanjung Power Indonesia itu memiliki kekuatan 2×100 Megawatt (MW). Rencananya, Unit I akan masuk ke tahap Commercial Operation Date (COD) pada April 2019, sementara unit II pada Juli 2019.   “Manfaatnya sangat besar sekali bagi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” sambung Andi.   Perlu diketahui, PT Tanjung Power Indonesia merupakan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Adaro Power (AP) dan PT East-West Power Indonesia (EWPI). Dalam hal bahan baku, PT Adaro telah bersedia menjamin pasokan batu bara bagi PLTU Tabalong tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) yang ditandatangani pada Oktober 2014 silam.   Secara teknis, PLTU Tabalong menggunakan teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB), yang mengeluarkan kandungan sulfur dioksida dari gas buang dengan memberikan suntikan batu kapur serta mengurangi emisi nitrogen oksida. Dalam arti, PLTU ini memiliki suhu pembakaran yang rendah. Selain itu, pembangkit Iistrik ini juga menggunakan bag filter untuk menghilangkan emisi abu. (muflihun hidayat)

Artikel Terkait

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan ekspor produk pertambangan beserta turunannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk menghambat ekspor mineral ikutan, termasuk potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terkandung dalam komoditas tambang utama. Penegasan tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas implementasi

By Rian Wahyuddin