Jakarta, TAMBANG – Kebijakan retensi (penahanan) Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA) selama satu tahun dengan penambahan sebesar 50 persen mendapat kritikan dari pelaku usaha pertambangan. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto, seperti percepatan hilirisasi mineral dan batu bara.
“Aturan kewajiban melakukan hilirisasi dan gasifikasi batu bara yang memerlukan investasi yang besar, akan sulit dilakukan apabila revenue ditahan,” ungkap Ketua Bidang Kajian Batubara PERHAPI, FH Kristiono kepada tambang, dikutip Sabtu (25/1).
Dalam kebijakan saat ini, pelaku usaha diwajibkan menyimpan 30% Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama tiga bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Bahkan, pemerintah tengah mengusulkan kebijakan baru untuk menahan DHE SDA secara penuh (100%) selama 12 bulan.
Menurut FH Kristiono, revisi aturan DHE SDA bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah melalui peningkatan cadangan devisa. Namun, kebijakan ini juga dinilai bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
“Penambahan retensi 50% selama 12bulan DHE SDA untuk tujuan menstabilkan rupiah dengan meningkatkan Cadangan Devisa, sangatlah bertentangan dengan target pertumbuhan 8% dari Presiden Prabowo,” beber dia.
IMA Minta Peraturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Pertimbangkan Kemampuan Keberlanjutan Usaha
Terdapat berbagai alasan mengapa peningkatan nilai dan perpanjangan jangka waktu retensi DHE SDA dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satunya adalah investasi besar yang diperlukan tidak dapat terealisasi apabila pendapatan atau DHE ditahan terlalu lama.
“Untuk mengupayakan pertumbuhan perlu investasi, yang akan tidak terjadi apabila pendapatan di tahan,” jelas dia.
Alasan berikutnya adalah adanya cost of fund yang akan menambah beban biaya produksi, sehingga membuat investasi di sektor pertambangan menjadi kurang menarik. Menurut Kristiono, cost of fund dalam industri pertambangan sangat diperlukan karena terdapat perbedaan sekitar 20 hari antara cycle of revenue dan cycle of cost, yang menyebabkan kebutuhan pendanaan tambahan untuk menutupi selisih waktu tersebut.
“Akan ada kenaikan cost of fund yang membebani biaya produksi dan membuat investasi tidak menarik. Cost of fund diperlukan karena di mining industry, cycle of revenue berbeda 20 hari terhadap cycle of cost,” jelas Kristiono.
 DHE SDA selama satu tahun dengan penambahan sebesar 50 persen mendapat kritikan dari pelaku usaha pertambangan.){kind=link}