Batubara

Pakar Hukum Protes Rencana Perpanjangan PKP2B

rahma sari

30 Apr 2020 — 2 min read

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah berencana memberi perpanjangan kontrak bagi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal itu tercermin dari isi Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau RUU Minerba, yang mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1967, bahwa masa kontrak investasi pertambangan adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 kali 10 tahun. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana memprotes rencana tersebut. Menurutnya, Pemerintah masih menggunakan pola pikir lama dalam memberikan perpanjangan kontrak raksasa batu bara itu. “Saya melihat mainset yang sering terbawa adalah mainset masa lalu,” ujarnya dalam diskusi terbuka tentang RUU Minerba yang digelar secara virtual, Rabu (29/10). Cara Pemerintah memaknai UU 11/1967 itu, kata Hikmahanto, masih menggunakan pola pikir 50 tahun silam, di mana konteks posisi tawar Pemerintah di hadapan investor masih lemah karena Indonesia masih awam secara teknologi, pendanaan, dan keahlian. Cara pandang demikian yang kini mesti diubah. Perpanjangan 2 kali 10 tahun bagi PKP2B merupakan opsi, bukan sesuatu yang wajib diberikan. Saat ini, setelah PKP2B beroperasi selama 30 tahun, dan Indonesia sudah mampu mengelola sendiri asetnya, maka kontrak tersebut dapat tidak diperpanjang. “Sekarang posisi tawar lebih bagus. Menurut saya, 30 tahun kalau sudah selesai, ya selesai. Kecuali Pemerintah ingin memperpanjang kalau misalnya dari BUMN tidak ada yang mau,” bebernya. Hikmahanto mengkritik sifat investor yang cenderung enggan melihat batas masa operasional sesuai aturan dalam UU. Kebanyakan mereka membuat kalkulasi investasi melampaui masa kontrak. “Yang saya lihat investor tidak melihat limitasi. Dia melihat perpanjangan itu pasti diberi, sehingga dia menghitung investasinya 30 tahun plus 2 kali perpanjangan,” paparnya. Selain itu, Hikmahanto juga menyayangkan langkah Pemerintah yang baru saja menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2020, yang isinya ditengarai memberi kepastian perpanjangan PKP2B. “Jangan kemudian muncul interpretasi. Jangan kita membuat aturan yang lebih rendah untuk mengakomodasi,” tandasnya. Untuk diketahui, Permen ESDM tersebut dirilis pada akhir Maret lalu. Salah satu pasalnya menyebutkan, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha serta menjamin iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat menetapkan ketantuan lain bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan PKP2B dengan mempertimbangkan skala investasi, karakteristik operasi, jumlah produksi, dan daya dukung lingkungan. Sebagai informasi, selama lima tahun mendatang ada tujuh PKP2B generasi pertama yang akan habis masa kontraknya. Mereka di antaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Kendilo Coal, PT Multi Harapan Utama, dan PT Berau Coal.

Artikel Terkait

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa