Tambang Today

Pakar Ekonomi: Polemik DMO, Pemerintah Tak Berdaya

Muflihun Hidayat

23 Feb 2018 — 1 min read

Pakar Ekonomi Ichsanuddin Noorsy

Jakarta, TAMBANG – Pakar Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, menilai terkait polemik harga batu bara nasional (Domestic Market Obligation/DMO) untuk listrik, ada kesalahan awal yang dilakukan pemerintah terkait program elektrifikasi. “Salahnya dari awal. Pemerintah menaikkan porsi batu bara dari 16 persen menjadi 32 persen dalam program elektrifikasi, dan diserahkan kepada perusahaan swasta IPP (Independent Power Producer),” kata Ichsanudin Noorsy, usai diskusi “Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan” pada Sarasehan Pergerakan Indonesia Maju (PIM), di Jakarta, Kamis (22/2). Menurutnya, kenaikan porsi batu bara kepada IPP yang merupakan perusahaan swasta, dalam program elektrifikasi nasional menyebabkan pemerintah tak berdaya dalam menentukan harga batu bara. “Dengan kenaikan itu, pengusaha punya daya tawar ke pemerintah. Akhirnya (pemerintah) tak berdaya. Wajar kalau pengusaha yang menentukan harga,” sambungnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah memanggil PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengusaha batu bara pada 5 Februari lalu. PLN meminta harga di kisaran USD60-70 per ton, sementara pengusaha mematok harga batu bara di angka USD85 per ton. Keduanya tak ada yang mengalah, dan sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan. Lebih lanjut, Ichsan mengungkapkan, meskipun harga batu bara Internasional naik, pemerintah tidak seharusnya ikut menaikkan juga harga batu bara nasional, terutama batu bara yang disasarkan untuk PLN. “Kalau dilihat dari jalur distribusi, seharusnya (harga batu bara) tidak perlu naik. Hanya saja, persoalan pokoknya, berapa kira-kira kelayakan harga batu bara?” tandasnya. Harga yang layak, sambung Ichsan, bisa mengacu pada tiga hal. Pertama, mengacu pada tambang batu bara yang bersangkutan, apakah tambangnya disiapkan untuk Main Mouth (Mulut Tambang) atau tidak. Kedua, naik turunnya biaya mobilisasi batu bara. Ketiga, total biaya penumpukan untuk produksi.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan