Ogah Rugi Dobel, Pertamina Enggan Turunkan Harga Solar

Ogah Rugi Dobel, Pertamina Enggan Turunkan Harga Solar

Jakarta-TAMBANG. Desakan Komisi VII DPR RI kepada pemerintah agar menurunkan harga jual solar bersubsidi dari Rp 6.400/liter menjadi Rp 6.200/liter. Namun, PT Pertamina (Persero) masih enggan mengaminkan permintaan itu.

Pasalnya, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengakui dengan harga jual Rp 6.400 saja perusahaan pelat merah itu masih rugi. "Solar di harga sekarang saja masih rugi. Bisa dicek ke Kementerian Keuangan," ungkapnya, Rabu (11/2).

Dikatakan Bambang, kerugian tersebut disebabkan pembelian stok BBM yang dilakukan Pertamina dua hingga tiga bulan sebelumnya. "Kita melakukan pembelian Solar jauh-jauh hari, dua hingga tiga bulan sebelumnya. Stok cukup tinggi sehingga nilai inventory masih tinggi," ungkap Bambang.

Namun sebaliknya, untuk bensin Premium yang dijual Rp 6.600/liter di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.700/liter untuk di Jamali, Pertamina mendapat untung.

"Premium relatif lebih baik. Sebetulnya bisa lihat pesaing kita (SPBU Shell dan Total) harganya dia berapa? (lebih mahal)," tuturnya.

Minggu lalu, Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan meski masih berat Pertamina tetap akan mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah terkait harga solar.

"Kita lihat nanti kebijakan pemerintah karena tantangan ke depan kan masih banyak dan harga internasional juga solar kemarin kita lihat ada rebound ke atas lagi. Nah itu yang nanti akan jadi perhatian barangkali di pemerintah. Tapi apapun keputusan pemerintah Pertamina siap," tegas Dwi.

Dwi berharap fluktuasi harga minyak dunia dapat dijadikan acuan buat pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai harga BBM bersubsidi. Pertamina, ungkap Dwi, juga melakukan evaluasi terkait bahan bakar bersubsidi pada pertengahan Februari.

Sementara itu, Menteri ESDM, Sudirman Said mengakui saat ini pemerintah untung dalam penjualan BBM. "Kalau dengan hitungan sekarang mungkin sudah ada keuntungan," ujarnya.

Sudirman mengatakan, saat ini pemerintah belum dapat menghitung detil berapa keuntungan dari penjualan BBM.

"Tapi kita belum bisa menghitung berapa persisnya (keuntungan)," ucap Sudirman.

Artikel Terkait

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

By Rian Wahyuddin
Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan

By Rian Wahyuddin