Jakarta, TAMBANG – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Oesman Sapta Odang angkat bicara soal polemik harga batu bara domestik untuk tarif listrik. Menurutnya, harga batu bara harus memihak pada kepentingan rakyat.
“Jangan tega-tega, kalian harus dukung keberpihakan pada rakyat,” kata Oesman Sapta Odang, di Gedung Nusantara III DPD RI, Senin (26/2).
Pria yang biasa dipanggil OSO ini berpendapat, perlu ada regulasi yang memberikan proteksi atas batu bara nasional. Misalnya, perusahaan diperbolehkan ekspor batu bara, tapi sekian kecil produksinya harus dihibahkan untuk keperluan nasional.
“Antara ekspor dan produksi dalam negeri harus berimbang. Harus ada prioritas, proteksi. Boleh Anda ekspor, tapi Anda harus berikan sebagian kecil produksi untuk negara,” tukasnya.
Tanggapan OSO tersebut disampaikan berkenaan dengan penetapan harga batu bara domestik yang tak kunjung usai. Perdebatan terjadi antara pengusaha dan Perusahan Listrik Negara (PLN). Keduanya tak sepakat, PLN minta batu bara untuk kebutuhan listrik nasional dibanderol USD60 per ton, sedangkan pengusaha minta harga lebih, USD85 per ton. Tawaran tinggi pengusaha itu berlandaskan Harga Batubara Acuan (HBA) yang sedang berada di atas angin, yaitu USD100 per ton.
OSO menyayangkan, Indonesia sebagai negara produsen besar batu bara tapi masih kesulitan soal listrik.
“Kita ini ekportir besar batu bara, tapi listrik sering mati. Lalu daerah tempat batu bara juga banyak yang belum ada listrik,” pungkasnya.
